Ahok Beber Empat Poin Penting Pembelian Lahan di Cengkareng Barat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

Ahok Beber Empat Poin Penting Pembelian Lahan di Cengkareng Barat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pembelian lahan oleh Pemprov DKI  di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, mendapat sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap beberapa hal penting.

Pertama, Ahok mengaku sempat ditawari uang ’panas’ yang berjumlah sekitar Rp 10 miliar. Ahok menolak tawaran itu. 

Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menduga uang itu diberikan penjual lahan di Cengkareng Barat yang diperuntukkan bagi rumah susun sewa (rusunawa) kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Ika Lestari Aji. 

Ika lantas melaporkan gratifikasi tersebut kepada Ahok.  ”Dilaporin sama kepala dinas (Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Ika Lestari Aji). Katanya kepala bidangnya ada duit besar. Kepala dinas sih enggak terima (gratifikasi), tapi dia ada ngomong begini, ’mungkin bapak butuh’, saya bilang, ’ini gila apa’,” cetusnya di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin (29/6).   

Kedua, Ahok pun meminta Ika untuk segera melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan KPK dan Bareskrim Mabes Polri terkait kasus tersebut. 

 ”Sekarang (uang gratifikasi) sudah dibawa ke KPK waktu Januari. Ingat enggak dulu pas saya marah-marah!,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu. 

Ketiga, Ahok juga mencurigai mengapa SKPD terkait selalu bertanya padanya sebelum membeli lahan Cengkareng Barat yang diperuntukkan bagi rusunawa tersebut.

”Saya juga baru ingat, kenapa beli lahan tanya saya mulu gitu loh? Urusan lahan kan bukan urusan saya,” cetus juga mantan anggota DPR asal Partai Golkar tersebut. 

Keempat, Toeti Noeziar Sukarni mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 4,6 hektare yang dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Tapi terungkap bahwa lahan yang dijual itu ternyata lahan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. 

Pembelian lahan sebesar Rp 648 miliar dari APBD Perubahan DKI 2015 yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI 2015.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, seluruh proses sengketa lahan yang diperuntukkan untuk lokasi Rusunawa Cengkareng Barat sudah masuk ke Biro Hukum Pemprov DKI.(dni/sam/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top