Malas Serahkan LHKPN, Pejabat Terancam Dicopot – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Malas Serahkan LHKPN, Pejabat Terancam Dicopot

FAJAR.CO.ID, LOMBOK – Entah apa penyebabnya, ratusan pejabat tercatat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).  Dari 1.474 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih ada 322 yang belum melapor atau sekitar 22 persen. 

”Saya pastikan mereka itu belum menyerahkan LHKPN bukan karena tidak bisa isi formulir. Kalau memang tidak bisa, tentu tinggal bertanya,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD-Diklat) Pemprov NTB Ahmad Masyhuri kepada Radar Lombok di kantornya kemarin (11/7). 

BKD, lanjut Masyhuri, juga sudah menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian LHKPN. 

”Kami sudah mengajari mereka cara pengisian. Kalau belum paham juga, kami siap dampingi. Terus apa lagi maunya? Mungkin mereka memang sengaja tidak mau taat karena malas,” lanjut Masyhuri. 

Dia menjelaskan, ratusan pejabat yang belum menyerahkan LHKPN tersebut diberi peringatan sejak Desember 2015 melalui surat edaran sekretaris daerah.

Bahkan, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin turun dengan memberikan deadline sampai April 2016. Tapi, peringatan itu tidak digubris.  Wagub mengumpulkan para pejabat bandel tersebut pada 20 Mei. Mereka diberi deadline pemungkas, yakni 27 Juni. 

”Kalau tidak juga menyerahkan LHKPN, mereka kami bebas tugaskan,” tegas Masyhuri. 

Di antara ratusan pejabat tersebut, ada yang menjadi Kabag dan Kabid atau eselon III. Ada pula yang eselon IV. 

Kepala BKD-Diklat NTB Abdul Hakim mengaku geram dengan pejabat yang enggan mengurus LHKPN.  ”Kalau sudah lewat deadline, kami enggak peduli lagi siapa mereka dan orang mana mereka. Kami akan bebas tugaskan semua,” katanya. (zwr/mam/JPG) 

To Top