Nah! Staff Dinas PU Jeneponto jadi Tersangka – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Nah! Staff Dinas PU Jeneponto jadi Tersangka

kejati-sulselbar

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO, — Setelah mejalani pemeriksaan selama beberapa jam, seorang staf di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Jeneponto bernama Adnan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013, Kamis (14/7).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulselbar, tersangka setelah mejalani pemeriksaan dan akan kembali menjalani pemeriksaan ulang.

Selain Adnan, penyidik juga telah menetapkan lima orang tersangka lain. Yaitu Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, Anggota DPRD Jeneponto Burhanuddin dan dua orang mantan Anggota DPRD Jeneponto, Syamsuddin dan Bunsuhari Baso Tika.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan rencana akan kita panggil ulang untuk diperiksa,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin.

Pemeriksaan terhadap Adnan yang dilakukan penyidik, kata Salahuddin, dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hanya saja pemeriksaan kali ini harus ditunda hingga pekan depan, karena menurut dia waktunya sangat terbatas.

Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka rencana akan kembali diperiksa pada hari Rabu pekan depan. Ditetapkannya Adnan sebagai tersangka dalam kasus ini, berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup.

Diketahui, Dana Aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp23 miliar. Padahal alokasi Dana Aspirasi tak lagi memiliki dasar hukum yang kuat, sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2006 yang menetapkan bahwa sudah tidak ada lagi aturan hukum tetap tentang Dana Aspirasi. Dalam hal ini jika ada pihak legislatif yang masih mengusulkan Dana Aspirasi dalam APBD, jelas dianggap telah melanggar hukum.

Dikeluarkannya Dana Aspirasi, bertujuan untuk digunakan meraup aspirasi masyarakat di tiap-tiap daerah pemilihan anggota dewan terpilih. Namun dalam kasus ini ada indikasi penyaluran Dana Aspirasi DPRD Jeneponto tidak sesuai peruntukannya. 

Berdasarkan pasal 98 ayat (3) dijelaskan, bahwa anggota dewan dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Sebagaimana juga yang ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2) dalam PP Nomor 24 tahun 2004 dan PP Nomor 16 tahun 2010. (mat/ril/BKM/fjar)

loading...
Click to comment
To Top