Ada Infor dari KPU RI, Buat Para Kandidat Pilkada Wajib Baca Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

Ada Infor dari KPU RI, Buat Para Kandidat Pilkada Wajib Baca Ini

091929_876384_050144_207167_pilkada_besar1

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sikap KPU terhadap pengaturan biaya makan-minum dan biaya transpor peserta kampanye yang dilegalkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengerucut. KPU pusat memutuskan tidak menentukan nilai biaya dalam rupiah.

”Pemberiannya dalam bentuk barang yang nilainya harus sesuai standar biaya daerah,” tutur komisioner KPU Ida Budhiati di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut dia, KPU pusat sudah menetapkan uang makan tersebut tidak boleh berbentuk uang cash. Melainkan harus diberikan dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Ketentuan yang sama berlaku bagi uang transpor. Uang transpor nanti juga ”haram” berbentuk uang tunai yang diberikan langsung kepada peserta kampanye.  Melainkan bisa berbentuk sewa kendaraan maupun penyediaan kendaraan.

Transaksi tunai, kata Ida, tidak dibenarkan untuk menghindari pendidikan politik yang kurang baik kepada masyarakat. Penentuan batas biaya makanan atau kendaraan yang disewa itu dikembalikan kepada KPU di daerah masing-masing. ”Kami putuskan besarannya diatur oleh setiap KPU daerah,” katanya.

Menurut Ida, kondisi daerah tidak sama. Jika dipukul rata secara nasional, dikhawatirkan timbul ketidakadilan. ”Harga makanan di daerah kan beda-beda,” imbuhnya. 

Nanti ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai ketentuan yang dibuat KPU sangat rumit dan tidak fleksibel. Dia justru khawatir pengaturan semacam itu menimbulkan kebingungan di daerah. 

”Kalau kepulauan apa sewa sampan satu-satu atau bagaimana? Di pedalaman juga bagaimana,” katanya.

Menurut dia, sebaiknya KPU tetap memperbolehkan uang cash sebagai ganti uang makan dan uang transpor peserta kampanye. 

Selama besaran maksimalnya diatur KPU, Lukman yakin tidak ada masalah. Sebab, yang terpenting, dana yang dikeluarkan itu dicatat dan dilaporkan secara transparan. ”Uang juga kan alat transaksi yang sah di Indonesia,” lanjut politikus PKB tersebut. (far/c19/pri)

loading...
Click to comment
To Top