AMPPB Minta Golkar Dukung Penegak Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Daerah

AMPPB Minta Golkar Dukung Penegak Hukum

w750_h400px__1460687177

FAJAR.CO.ID, PAPUA BARAT- Kordinator Aliansi Masyarakat Peduli Papua Barat (AMPPB) Fikram Faraid, meminta agar partai Golkar lebih mengedepankan penegakan hukum untuk memberantaskan kasus korupsi di tanah Papua Barat.

Tanah Papua dikenal sebagai daerah terkaya di Indonesia, namun sebagian besar hasil kekayaan itu tidak dinikmati oleh masyarakat kecil, hanya pejabat-pejabat pusat dan daerah yang menikmati kekayaan tersebut. untuk itu, jelang pemilihan kepala daerah Papua Barat, Fikram meminta agar DPP Partai Golkar mendukung penegak hukum, dalam hal ini KPK, Kejaksaan, dan Polisi untuk memberantas penyakit pejabat ini dengan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon yang korupsi.

Menurutnya, proses penggunaan keuangan yang dilakukan perangkat pemerintah Papua Barat terkesan sangat korup. Buktinya, masih ada penyalahgunaan wewenang oleh Bupati dan Kepala Keuangan Kabupaten Sorong.

“Dugaan kasus korupsi itu menyeret Stephanus Malak yang juga merupakan Bupati Kabupaten Sorong, telah mencalonkan diri sebagai bakal Calon Gubernur dan Kepala Keuangan Kabupaten Sorong Jhony Kamaru sebagai bakal Calon Bupati Kabupaten Sorong dari Partai Golkar,” ‎ungkap Kordinator Aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Papua Barat (AMPPB) Fikram Faraid, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7).

Menurut dia, keduanya diduga menyalahgunakan wewenang hingga merugikan negara Rp 100 Miliar terkait DAU dan DAK, hingga Bendahara Kabupaten Sorong sementara diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Papua.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dan mendesak DPP Partai Golkar untuk‎ bekerja sama dengan BPK dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan pemeriksaan keuangan Bupati Sorong.

‎”Masyarakat Papua Barat menolak Stephanus Malak sebagai bakal calon Gubernur Papua Barat dan Jhony Kamuru sebagai calon Bupati Kabupaten Sorong,” terangnya.

Dia menambahkan, masyarakat Papua Barat meminta DPP Partai Golkar untuk tidak memberikan rekomendasi kepada Stephanus Malak dan Jhony Kamuru.

“Kami meminta Partai Golkar mendukung penegakan Hukum (KPK, Polri dan Kejagung) agar berani mengambil alih proses penyidikan tindak pidana korupsi mereka,” tuturnya.

“Kami meminta kepada DPP Partai Golkar untuk memberikan rekomendasi kepada bakal calon gubernur, bupati maupun wali kota yang bersih dari tindakan korupsi. Jangan lindungin koruptor jika tidak publik akan menilai Golkar tidak konsisten untuk ikut serta memberantas korupsi.” [sam]

loading...
Click to comment
To Top