Ups! Penerimaan Peserta Didik di Makassar Marak Pungutan Liar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Ups! Penerimaan Peserta Didik di Makassar Marak Pungutan Liar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online belum bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kekhawatiran adanya kecurangan PPDB jalur bina kemitraan mulai terkuak. Secanggih apapun sistem yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru pasti ada selahnya.
 
Beberapa orangtua siswa melaporkan dugaan pungutan PPDB jalur kemitraan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulsel. Nilai pungutan antara Rp3 juta sampai Rp10 juta.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan RI Sulsel, Subhan mengungkapkan, laporan pungutan terhadap siswa yang lulus jalur kemitraan di SMAN 3.
Orang tua siswa juga melaporkan adanya permintaan pihak SMAN 3 kepada siswa untuk menandatangani surat pernyataan siap membayar sumbangan sukarela pendidikan berkualitas. Nilainya Rp100 ribu/bulan. 
Padahal, dalam Perwali Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) tidak boleh mematok nominal sumbangan. Formulir sumbangan sukarela Rp100 ribu disiapkan sekolah, tetapi seolah-olah orang tua siswa yang membuat sendiri. 
Sementara itu, di SMKN 4 Makassar juga siswa baru diwajibkan menyumbang Rp500.000/orang, dan bisa dibayar tiga kali atau dua kali. Sumbangan itu untuk membayar guru honorer dan security, serta perbaikan fasilitas sekolah dan transpor guru-guru.
Bagi orang tua siswa yang tidak mau menandatangani kesediaannya, tidak diperkenankan mengambil baju seragam sekolah. Baju seragam tersebut nilainya Rp700.000/siswa terdiri dari bayu batik, pramuka, putih-abu-abu, dan baju olahraga. Namun karena baju yang tersedia hanya batik dan baju olahraga, maka siswa hanya membayar Rp 400.000. Sementara baju pramuka dan putih-abuabu dibeli diluar.
Subhan menduga, tidak menutup kemungkinan pungutan juga terjadi di sekolah lain. Hanya saja, belum ada yang melaporkan pungutan tersebut. “Dari awal saya sudah bilang, jalur kemitraan rentan diperjual-belikan. Apalagi selama ini memang juknis untuk jalur kemitraan tidak jelas, terutama soal standar dan indikator kategori,” tuturnya. 
Ombudsman menyimpan semua laporan orangtua siswa dan siap melakukan investigasi ke sekolah. “Kalau memang terbukti, kami akan minta untuk kembalikan uang siswa,” tambahnya.
Kepala SMAN 3 Makassar, Mirdan Midding membantah ada pungutan kepada orang tua yang anaknya lulus jalur kemitraan. Mirdan menegaskan, pembayaran yang ada hanya penyediaan baju seragam. Itupun semua melalui koperasi yang berbadan hukum.
Pengadaan seragam melalui koperasi, kata dia, sudah menjadi keputusan bersama antara Ombudsman, Dinas Koperasi dan Disdikbud Makassar. Juga tidak dipaksakan bagi yang tidak mampu. “Bahkan, ada beberapa yang tidak mampu kami subsidi silang,” ujarnya.
Pembayaran seragam sekitar Rp780 ribu terdiri dari baju olahraga, pramuka, putih abu-abu, kaos kaki hingga batik. Harga itu sama di pasaran dengan kualitas yang sama. Mirdan juga membantah memberi surat pernyataan siswa untuk membayar sumbangan sukarela.
“Tidak ada itu, karena belum ada kesepakatan orang tua. Intinya, tidak ada pungutan. Bahkan, menjual map saja kita larang. Semua terkontrol lewat koperasi,” katanya Diberitakan Upeks.co.id. (met/ris/Upeks/Fajar)

To Top