DPR Beberkan Ketidakadilan Formula Dana Desa – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

DPR Beberkan Ketidakadilan Formula Dana Desa

17820_35792_11447_9676_sip-desa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Komisi XI DPR RI menilai formula skema Dana Desa belum mencerminkan keadilan. Efek Peraturan Pemerintah Nomor 22/2015 yang membagi alokasi 90 banding 10 menyebabkan besaran alokasi dana antar desa menjadi sangat timpang.

“Di Sumatera Barat misalnya, satu desa atau nagari memiliki luas wilayah sebesar 5-10 kali desa di provinsi lain. Konsekuensinya, Dana Desa untuk Sumatera Barat yang berjumlah penduduk 5,6 juta jiwa mendapatkan alokasi yang lebih kecil dibanding dengan Provinsi Bengkulu yang luas wilayahnya lebih kecil dan jumlah penduduknya hanya sekitar dua juta jiwa,” beber anggota Komisi XI Refrizal di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (19/7).

Diketahui, formulasi alokasi Dana Desa saat ini yang merujuk PP Nomor 22/2015 mengatur alokasi 90 persen total Dana Desa dibagi secara rata ke seluruh desa. Sedangkan 10 persen lainnya dibagi berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Menurut Refrizal, seharusnya Dana Desa untuk beberapa daerah menggunakan formulasi khusus dalam menentukan besarannya. Sehingga, tujuan dari adanya alokasi Dana Desa menjadi tepat sasaran.

“Jangan menyamakan aturan yang sama untuk satu daerah dengan daerah lain. Terkadang suatu aturan cocok digunakan untuk satu daerah tetapi tidak pas diterapkan di daerah lain,” jelasnya.

Selain itu, idealnya skema alokasi Dana Desa memerhatikan ketentuan spesifik kewilayahan dan juga kearifan lokal suatu daerah.

“Kementerian Keuangan saat ini mengklaim skema 90 banding 10 yang digunakan saat ini merupakan opsi terbaik, di mana rasio perbedaan antara Dana Desa tertinggi dan terendah yang paling kecil,” kata Refrizal.

Oleh karena itu, skema baru alokasi Dana Desa harus menampung aspirasi dari seluruh stakeholder, sehingga pemerintah diharapkan dapat segera membuat aturan baru yang lebih representatif dalam menentukan alokasi Dana Desa.

“Diharapkan dengan adanya skema baru, distribusi Dana Desa dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masing-masing desa,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut

Diketahui, sebagai konsekuensi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, sejak 2015 pemerintah sudah menyalurkan Dana Desa ke seluruh Indonesia. Di tahun 2016, pemerintah menaikkan jumlah Dana Desa menjadi Rp 47 triliun dari sebelumnya Rp 28,7 triliun di tahun 2015. Dengan besaran alokasi Rp 47 triliun, diproyeksikan masing-masing desa pada tahun 2016 mendapat alokasi sebesar Rp 500 juta. [wah]

loading...
Click to comment
To Top