KPU Gugat UU Pilkada ke MK, Arteria Dahlan: Mending Mundur Saja Semua – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

KPU Gugat UU Pilkada ke MK, Arteria Dahlan: Mending Mundur Saja Semua

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menyatakan keinginan segera mengajukan judicial review (JR) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mereka menganggap sejumlah pasal, khususnya pasal 9  akan mengancam independensinya dalam membuat Peraturan KPU. Alasannya, harus berkonsultasi dengan DPR.

Namun, niat tersebut mendapat cibiran dari sejumlah legislator yang duduk di Komisi II DPR RI. Komisi yang bermitra dengan KPU ini menganggap pasal tersebut sudah tepat dan tidak mendiskriditkan KPU.

Jika JR itu terwujud, anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan pun mendesak agar seluruh komisioner KPU mundur.

“Ya KPU daripada JR mending mundur aja semua, kita yakin masih banyak orang yang berintegritas dan siap melaksanakan UU selurus-lurusnya,” katanya kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), kemarin (18/7).

Dia menyatakan, KPU jangan mau enaknya aja jangan ngomong mandiri, tetapi mau jadi anggota KPU aja minta dukungan dan lobby kiri kanan, bahkan ada yang ngerasa udah nanam jasa.

“Jangan bicara mandiri kalau ketemu dengan salah satu paslon atau timses paslon dengan dalih apapun,” tudingnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, niat JR itu tidak lebih sebagai akal-akalan dari KPU untuk mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan sejumlah pasangan calon (paslon) di Pilkada.

“Ini kan lucu UU ada di JR. Apa sih yang mereka takutkan, atau mereka takut tidak bisa berbuat seenaknya. Kita buka-bukaan aja nanti, biar publik dan rakyat tau kelakuan mereka semua,” cetusnya.

Dia menuturkan, dalam pembahasan  UU Pilkada di DPR dengan pemerintah sudah melalui rumusan ataupun norma dengan penuh kehati-hatian.

“Kami sudah seringkali RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan KPU, ada rekaman audio visual, buktikan saja kalo ada agenda DPR yang bertentangan dengan UU, kan faktanya tidak ada. Jadi perdebatan di revisi UU Pilkada sudah selesai dengan penuh kecermatan,” tukasnya.

Dia pun menegaskan adanya pasal 9 di UU Pemilu tidak membuat kemandirian KPU terganggu.  “Kok KPU takut. Kan ada rapat konsultasi,  dalam forum RDP kan diatur dalam UU MD3, terbuka untuk umum, semua orang boleh hadir, silahkan lihat mana yang selama ini berbuat benar, KPU apa DPR?” cetusnya.

Selain itu, lanjutnya, UU Pilkada yang baru disahkan sebulan lalu ini belum dilaksanakan. Sehingga belum terlihat berpotensi mengganggu jalannya Pilkada.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan KPU masih menyusun draf uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Draf disusun berdasarkan ketentuan MK soal hukum acara pengujian undang-undang,” kata Ida di KPU, Jakarta, Rabu (13/7).

Dalam draf tersebut, KPU akan menjelaskan tiga hal. Pertama, KPU memberikan penjelasan tentang kewenangan MK berdasarkan undang-undang dasar dan undang-undang. Kedua, KPU menjelaskan legal standing dalam melakukan uji materi undang-undang. (dil/yuz/JPG)

loading...
Click to comment
To Top