Pendukung Calon Independen Jangan Main Dua Kaki – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Pendukung Calon Independen Jangan Main Dua Kaki

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bagi warga yang memberikan fotokopi KTP-nya sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon gubernur independen di DKI Jakarta, maka disarankan untuk tidak main dua kaki alias mendukung dua kandidat atau lebih satu KTP yang sama.

Sebab, bila ketahuan mendukung lebih dari satu pasangan calon independen, maka suaranya hanya diarahkan ke salah satu kandidat. Sedangkan kandidat yang lainnya akan kehilang suara dukungan dari warga itu sendiri.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU DKI Jakarta Dahlia Umar untuk membantu kerja KPU, pihaknya telah menyiapkan software sistem informasi pencalonan. Software ini akan meneliti potensi dukungan ganda untuk pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

“Dalam sistem informasi pencalonan, kami punya software yang bisa mendeteksi data yang ganda,” ujar Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU DKI Jakarta Dahlia Umar dilansirIndopos (Fajar Group), Selasa (19/7).

Jika data dukungan ganda terdapat pada pasangan calon perseorangan yang berbeda, KPU DKI tidak akan langsung mencoretnya. “Dari dua pasangan calon ada dua nama, KTP-nya sama, alamatnya sama, maka itu tidak kami coret pada saat verifikasi administrasi, tetapi kami catat,” papar dia.

Kemudian KPU DKI akan menanyakan calon mana yang didukung kepada pendukung tersebut pada saat tim verifikasi faktual mendatangi tempat tinggalnya. “Kami anggap itu belum memenuhi syarat administrasi dan dia akan kami teliti pada saat verifikasi faktual dengan menanyakan mau dukung calon yang mana,” lanjut Dahlia.

Penelitian dukungan ganda baik dalam calon yang sama maupun calon yang berbeda itu tercantum dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penelitian data dukungan ganda juga merupakan salah satu bagian dari verifikasi administrasi yang dilakukan KPU DKI untuk calon perseorangan.

Selain potensi data ganda, verifikasi administrasi juga dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian dukungan berdasarkan KTP atau surat keterangan yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil).

Selain itu KPU akan memeriksa apakah pendukung itu ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau dalam DP4, serta meneliti jumlah minimal dukungan dan sebarannya sesuai softcopy dan hardcopy dukungan. “Kalau tidak sesuai, maka akan kami coret,” tandas dia. (wok/iil/JPG)

Click to comment
To Top