Kok Bisa, Proyek Renovasi Gedung DPRD DKI Lolos dari Audit KPK, Mencurigakan.. – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Kok Bisa, Proyek Renovasi Gedung DPRD DKI Lolos dari Audit KPK, Mencurigakan..

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Indikasi penyimpangan anggaran untuk renovasi gedung DPRD DKI semakin menguat. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui meloloskan anggaran biaya perbaikan puluhan miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi DKI di tahun anggaran 2014 dan 2015.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menjelaskan dari informasi yang diperolehnya proyek tersebut tidak diaudit BPK.

“Audit yang dilakukan BPK memang tidak terdapat proyek renovasi gedung dan sarana lain di DPRD DKI. Karena sistem acak, tidak menutup kemungkinan proyek tersebut memang lolos. Sehingga sangat rentan dengan penyimpangan anggaran,” ujar Uchok, Kamis (21/7).

Dengan lolosnya proyek tersebut, diakui Uchok, penggunaan anggaran renovasi gedung DPRD DKI menjadi rentan penyelewengan. Terlebih dari kasat mata, berbagai fasilitas seperti toilet, platfon dan lainnya saat ini sudah banyak yang rusak. Seperti toilet yang terdapat di setiap lantai banyak tidak berfungsi. Berdasarkan pantaua terdapat beberapa toilet pria yang memiliki fasilitas kurang terawat. Mulai dari kloset di lantai dua gedung DPRD yang telah ditutupi menggunakan kertas berbahan fiber karena mampet.

Belum lagi beberapa wastafel yang tidak berfungsi. Wastafel rusak itu bisa ditemukan di jalan penghubung antara gedung lama dan gedung baru DPRD DKI dan di toilet basement di gedung baru. Ada juga internit toilet yang nampak rusak dan tempat buang air kecil di lantai empat di gedung yang sama dan ditutupi tempat sampah karena tidak berfungsi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Uchok menegaskan bahwa tidak ada salahnya BPK untuk melakukan audit terhadap proyek yang pada 2014  Rp50 miliar, kemudian di tahun berikutnya menganggarkan Rp28 miliar untuk proyek yang dilaksanakan PT Hana Huberta.

Tersedotnya uang rakyat ini kian besar bila diakumulasi dengan proyek renovasi ruang Paripurna DPRD DKI yang memakan anggaran sebesar Rp 18,92 miliar.  Setelah melalui proses lelang, PT Rimbun Sekawan Utama tampil sebagai pemenang, dengan harga Rp 16,8 miliar, dengan kode rekening 5.2.2.20.26.001 dan SPK no. 08/S.P3/Setwan/VIII/2011. Kemudian untuk pemasangan layar digital dianggarkan Rp4,1 miliar dan instalasi listrik senilai Rp2,4 miliar.

“Memang untuk proyek ini sangat fantastis nilainya. Karena dengan uang yang begitu besar, masyarakatpun bisa melihat kualitas  dari pengerjaan renovasi itu. Pantas atau tidak uang sebesar itu digelontorkan,” ucapnya.

Sementara itu, Sabam Marpaung, staf Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut membenarkan proyek renovasi tidak diaudit BPK. “Saat itu kami sudah meminta untuk BPK mengaudit namun karena sistem sampling dan keterbatasan waktu akhirnya proyek ini tidak diaudit BPK,” ujar Sabam.

Sebagai mana diketahui, Gubernur DKI Ahok sempat geram saat mengetahui salah satu staf ahlinya menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet gedung DPRD DKI Jakarta, PT Hana Huberta sebesar Rp150 juta untuk ‘mengamankan’ proyek renovasi dari sorotan media, Basuki meminta nama tenaga ahli tersebut. Agar bisa ia tindak lanjuti untuk pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran renovasi itu.

Staf ahli yang mana, sebutin namanya. Tanya namanya siapa biar aku tahu,” tukasnya. [zul/rmol]

To Top