Reshuffle Diharapkan Untuk Kepentingan Rakyat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Reshuffle Diharapkan Untuk Kepentingan Rakyat

111455_366388_Ilustrasi_07_07_2015_copy

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri pada Jumat (2/7) kemarin. Pemanggilan semakin menyiratkan kemungkinan adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja untuk yang kedua kali.

“Sudah semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan kebijakan dan target yang diinginkan. Namun, perombakan kabinet jangan dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik. Tidak jadi soal jika yang bersangkutan berasal dari parpol atau non parpol tapi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat,” jelas Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA) Sahat Martin Philip Sinurat kepada redaksi, Minggu (24/7).

Dia menjelaskan, pemanggilan Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Pertanian kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi selama ini. Ketiga menteri seharusnya saling bersinergi, namun tampaknya para menteri masih bingung mengintegrasikan kebijakan di lapangan.

“Gaya kepemimpinan Jokowi cepat dan tepat sasaran. Kabinet sudah berjalan hampir dua tahun. Para menteri seharusnya sudah menindaklanjuti pemikiran Presiden ke dalam perencanaan dan pelaksanaan yang terpadu. Hal ini yang ingin dievaluasi oleh Jokowi,” beber Sahat.

Menurutnya, selain ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, pemerintah juga masih keteteran dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padahal, untuk menjadi bangsa yang berdaya saing, Indonesia harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, serta rakyat yang baik dan berkompeten. Maka pemerintah juga harus segera mengevaluasi kinerja kementerian terkait hal tersebut.

Sahat menambahkan, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada 2020-2030 nanti. Pada rentang waktu tersebut, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta penduduk berusia produktif, sedangkan usia tidak produktif sekitar 60 juta jiwa. Jika saat ini tidak cepat mempersiapkan diri, di masa depan akan semakin kesulitan menghadapi kebutuhan pangan, kemiskinan, tenaga kerja berkompeten, dan kesemrawutan pemerintahan.

“Presiden sudah memperkirakan hal ini. Maka Jokowi butuh menteri yang memahami keinginannya dan dapat bergerak cepat. Untuk menjawab kebutuhan ini Jokowi dapat mempertimbangkan menteri baru dari kalangan muda yang umumnya lebih dinamis, berpikir dan bergerak cepat, mengerti tantangan zaman, dan menikmati perubahan,” tegas Sahat yang juga pengamat pembangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). [wah]

loading...
Click to comment
To Top