Ahok Tegaskan Reklamasi Perintah UU – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ahok Tegaskan Reklamasi Perintah UU

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan reklamasi pantai utara Jakarta adalah perintah undang-undang (UU) dan sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan wilayah utara Kota Jakarta.

Hal tersebut diungkap gubernur yang akrab disapa Ahok itu di Pengadilan Tipikor, saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Ariesman Widjaja, Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL) di Jakarta, Senin (25/7).

Kepada Ketua Majelis Hakim Sumpeno saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok mengungkapkan, pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang pengembangan pantai utara Jakarta. “Dalam Keppres tersebut sudah diatur bentuk pulaunya,” kata Ahok.

Soal reklamasi, menurut Ahok Pemprov DKI Jakarta memiliki kerjasama dengan PT APL menyangkut dua kerjasama pembangunan pulau. “Kami ada perjanjian kerja sama, ada dua pulau. Ada pulau Muara Wisesa dan Jaladri Kartika Paksi,” jelasnya.

Atas perjanjian kerjasama pembangunan dua pulau tersebut imbuhnya, PT APL selaku pengembang dibebankan kewajiban CSR (corporate social responsibility) antara lain membangun rusun dan lain-lain. “Proyek-proyek Pemprov DKI yang dikerjakan oleh Agung Podomoro, ada beberapa kewajiban seperti rusun, Jadi pengembang punya kewajiban untuk bangun rusun,” katanya.

Selain itu, Ahok juga menyatakan punya diskresi menentukan angka kontribusi sebesar 15 persen tambahan untuk pengerjaan proyek reklamasi. Kendati tidak merinci penegasannya, Ahok menekankan angka 15 persen yang diputuskannya tidak turun dari langit tetapi melalui kajian. “Bukan asal ngomong, namun dari hasil kajian,” katanya.

Menurut Ahok, diskresi kontribusi tambahan 15 persen dilakukan untuk menghindari investor maupun pemda dari kerugian karena regulasi yang belum jelas. Jika kontribusi tambahan 15 persen diterapkan ujarnya, Pemda DKI berpotensi menerima pemasukan mencapai Rp 48 triliun. Namun pembahasan soal ketentuan tersebut selalu mentok di DPRD DKI Jakarta yang tak kunjung diketok hingga kini.

Ahok mengakui, diskresinya tersebut tidak menyenangkan pengembang yang sering menyampaikan keluhan kepada staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja, namun Ahok menganggapnya enteng karena pihak pengembang tidak menyampaikannya secara langsung ketika bertemu.

“Saya bertemu Ariesman (eks Presdir PT APL), maupun ketemu bosnya, enggak ada yang keberatan. Malah Podomoro ini yang sudah bayar, Pak, sudah bangun, Pak. Makanya, saya juga kaget gitu, kalau mereka keberatan, harusnya dia tidak mau menyumbangkan,” pungkas Ahok. (fas/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top