FANTASTIS! Biaya Eksekusi Mati Telan Anggaran Rp 7 Miliar Lebih – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

FANTASTIS! Biaya Eksekusi Mati Telan Anggaran Rp 7 Miliar Lebih

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Selain polemik soal hak asasi manusia (HAM), penggunaan dana APBN untuk eksekusi mendapat sorotan. Kejaksaan Agung dinilai tidak transparan terkait dengan anggaran. Diduga terjadi dobel anggaran antara Kejagung dan Polri. 

Indikasi itu terungkap dalam temuan Fitra kemarin (26/7). 

Staf Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gulfino Guevarrato menyebutkan, ada indikasi dobel anggaran dalam pelaksanaan eksekusi mati selama ini. 

Sebab, Polri dan kejaksaan memiliki anggaran yang sama untuk pelaksanaan eksekusi. Item-item penganggarannya pun sama. Fino -panggilan Gulfino- menjelaskan, penganggaran pelaksanaan eksekusi mati di Polri diatur dalam pasal 29 Peraturan Kapolri (Perkap) 12/2010. 

Di sana disebutkan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pidana mati dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Polri.

”Sementara itu, kejaksaan juga memiliki anggaran yang sama di pos penanggulangan tindak pidana umum,” ujar Fino. Dalam dokumen yang ditunjukkan Fitra, item-item penganggaran pelaksanaan eksekusi mati di Polri dan kejaksaan nyaris sama.

Misalnya, biaya rapat koordinasi, honor untuk regu tembak, penginapan pihak yang mewakili terdakwa, penerjemah, rohaniwan, hingga pemakaman. Nah, meski banyak item yang sama, besaran anggaran di Polri dan kejaksaan berbeda. 

Total anggaran eksekusi mati di Polri mencapai Rp 247.112.000 per narapidana, sedangkan di kejaksaan besarnya persis bulat Rp 200 juta (lihat grafis).

Dari pendalaman yang dilakukan Fitra, perbedaan jumlah penganggaran tersebut terjadi karena salah satu terkait dengan perhitungan personel. Polri yang bertugas menyiapkan personel pengamanan mengisyaratkan pelaksanaan eksekusi mati melibatkan 64 orang. 

Sebagaimana diketahui, sejumlah instansi mengalami pengeprasan anggaran, termasuk Kejagung. Mereka pun sempat berkeberatan dengan pemotongan anggaran tersebut. 

Nah, jika eksekusi mati membutuhkan anggaran Rp 200 juta per narapidana, saat ini Kejagung harus menyiapkan dana Rp 3,2 miliar untuk menembak 16 terpidana. Sedangkan dana kepolisian untuk eksekusi 16 narapidana otomatis lebih besar. 

Totalnya mencapai Rp 3,9 miliar. 

Dengan demikian, untuk eksekusi mati yang direncanakan akhir pekan nanti, negara harus merogoh kocek Rp 7 miliar lebih.

Bagaimana tanggapan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri? Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmad menuturkan bahwa anggaran ganda dalam eksekusi mati tidak ada. 

Yang ada, Kejagung dan Polri masing-masing punya anggaran. “Anggaran ini ada di keduanya,” jelas Rochmad saat dikonfirmasi kemarin.

Kadivhumas Polri Irjen Boy Rafli Amar juga menampik tuduhan dari Fitra bahwa ada anggaran dobel. Menurut dia, itu hanya tuduhan yang tidak berdasar. “Polri dan Kejagung itu institusi yang berbeda,” paparnya.

Karena itu, lanjut dia, anggaran tersebut tidak bisa disamakan. Meski, tentu semua anggaran berasal dari APBN. “Kami tentu tidak bisa minta ke Kejagung untuk anggarannya. Kami harus menyiapkannya sendiri,” jelasnya. (gun/idr/c7/kim)

loading...
Click to comment
To Top