Presiden Harus Turun Langsung Tangani SP3 Pembakaran Hutan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Presiden Harus Turun Langsung Tangani SP3 Pembakaran Hutan

200319_62325_221133_781344_kebakaran_hutan_besar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang diduga terlibat kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu, bukti bahwa hukum masih pro berduit.

“Beberapa hari kemarin Presiden menyampaikan jangan sampai penegakan hukum hanya berpihak pada yang berduit saja. Sepertinya penerbitan SP3 ini adalah salah satu contoh konkrit apa yang disampaikan oleh presiden tersebut,” kritik Sekretaris Jenderal Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia, Rozaq Asyhari.

Menurutnya, Jokowi tidak bisa berdiam diri dan harus turun tangan dalam persoalan ini. Jika untuk persoalan korupsi, Jokowi mengumpulkan kepala Kejaksaan Tinggi dan kapolda dan meminta tidak sembarangan mempidanakan kepala daerah, semestinya juga untuk kasus karhutla.

“Seharusnya Presiden juga bisa memberikan arahan langsung pada persoalan ini, agar para penegak hukum tidak sembarangan menerbitkan SP3,” tegas pengacara publik ini.

Rozaq melanjutkan, sebetulnya penegak hukum bisa menggunakan konsep strick liability atau tanggung jawab mutlak yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui prinsip tersebut, adanya pembakaran lahan merupakan modal yang cukup untuk membawa mereka ke meja hijau.

“Pada proses peradilan, 15 perusahaan tersebutlah yang seharusnya membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Untuk proses selanjutnya biarlah hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya mens rea (adanya kesalahan) pada perkara tersebut,” terang kandidat doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Rozaq kembali mengingatkan dampak buruk yang timbul akibat kebakaran hutan yang telah menyengsarakan rakyat.

“Ratusan ribu orang harus menghisap asap beracun, ribuan di antaranya terkena ISPA, ribuan sekolah diliburkan, ratusan penerbangan dibatalkan,” tegasnya.

Bahkan, dampaknya tidak hanya di Indonesia, namun telah sampai ke Malaysia, Singapura hingga Thailand.

“Oleh karenanya, aparat tidak seharusnya dengan mudah menerbitkan SP3, apalagi untuk 15 perusahaan sekaligus,” tukasnya.[wid]

loading...
Click to comment
To Top