Temui Menteri Luhut, Ahok Bantah Bahas Reklamasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Temui Menteri Luhut, Ahok Bantah Bahas Reklamasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setelah Luhut Binsar Pandjaitan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, dia lansung mendapatkan kunjungan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, pria yang biasa disapa Ahok itu mengklaim kedatangannya ke kantor Luhut bukan untuk membahas persoalan reklamasi di Teluk Jakarta. Melainkan membahas soal politik.

“Ngobrol politik, teman lah,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (29/7).

Ketika disinggung masalah reklamasi, mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan bahwa ihwal kedatangannya ke kantor Luhut tidak membahas tentang hal tersebut. “Reklamasi bukan urusan kita, urusan presiden,” tambahnya.

Meski demikian Ahok menegaskan, masalah reklamasi Pantai Teluk Jakarta tidak akan dikaji ulang.

Pasalnya, ia berpatokan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 yang berisi tentang wewenang dan tanggung jawab reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan Gubernur Jakarta.

“Enggak dikaji ulang kok, jelas kok, perintah presiden kan jelas, apa yang dikeluarkan oleh keppres tidak boleh dicabut. Kalau ada kekurangan di lapangan ya mari kita perbaiki. Kalau keppres dicabut apa enggak konyol republik ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah pusat melalui Komite Gabungan yang terdiri dari Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan untuk menghentikan secara permanen reklamasi Pulau G yang dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut atas temuan yang menyatakan adanya pelanggaran berat pembangunan reklamasi yaitu, karena dibangun di atas kabel listrik milik PLN, mengganggu lalu lintas kapal nelayan dan tata kelola reklamasi yang merusak biota laut.

Namun Ahok mengaggap keputusan tersebut tidaklah sah. Karena tidak disertai dengan keterangan tertulis, hanya penyampaian secara lisan melalui media massa.

“Di komite itu tidak pernah berubah kok. Itu kan putusan lisan di media. Saya mau tahu pernah ada putusan tertulis gak?,” katanya. (uya/JPG)

Click to comment
To Top