Menteri Jangan Hanya Pintar, Tapi Juga Harus Jago Lobi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Menteri Jangan Hanya Pintar, Tapi Juga Harus Jago Lobi

42348_60800_jokowi the dream team 3

FAJAR.CO.ID – SUKSES dan gagalnya menteri bukan hanya diukur dari kecakapan dalam mengatasi permasalahan di wilayah kerjanya. Namun, yang juga menentukan adalah dukungan politik dari parlemen. Karena itulah, bermodal profesional ahli saja tak cukup. 

Anggota tim ekonomi harus pintar melobi sehingga mendapat dukungan parlemen di setiap program-programnya.

Apa saja kemauan anggota parlemen itu? Politikus PDIP sekaligus anggota Komisi Keuangan DPR Eva Kusuma Sundari mengingatkan jajaran menteri baru bidang ekonomi di Kabinet Kerja Jokowi-JK tentang perlunya melakukan penyesuaian atas beberapa hal. 

Selain harus segera memahami visi dan misi Jokowi, para menteri itu harus pula belajar banyak tentang Nawacita.

”Terutama menteri keuangan yang baru, Sri Mulyani,” kata Eva. Mantan aktivis perempuan dari Universitas Airlangga tersebut memahami tugas Sri Mulyani adalah memperbaiki kondisi fiskal nasional yang masih lemah. 

”Tapi, ya itu, sebelum merealisasikan berbagai gagasan, sepatutnya dia belajar dulu soal Nawacita, baca dengan tuntas,” tandasnya.

Dia lalu mengkritik kebijakan Sri Mulyani saat menjabat Menkeu pada pemerintahan sebelumnya (Presiden SBY). Menurut dia, ketika itu kebijakan ekonomi yang diterapkan semata-mata berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Kebijakan- kebijakan ekonomi berisiko tinggi lalu diambil hanya demi fokus tersebut. ”Kalau sekarang lebih terarah, tidak asal tumbuh,” ucap Eva. 

Misalnya, ujar dia, terkait dengan prioritas pembangunan fisik. Yakni, adanya upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, prioritas tentu dengan sendirinya mengarah pada tol laut dan pelabuhan.

Sementera itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menyambut positif hasil reshuffle. Dia juga gembira atas masuknya kader Golkar Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian. 

Bahkan, dia mengaku terkejut karena sejak awal tidak ada komunikasi soal tersebut. ’’Ini kami kaget juga tahu-tahu beliau (Presiden Jokowi, Red) menyampaikan salah satu menterinya dari Partai Golkar,’’ terangnya. 

Dia membantah penunjukan Airlangga merupakan bagian dari transaksi masuknya Golkar ke istana. Saat memutuskan gabung dengan pemerintah, Setnov mengklaim tidak ada syarat apa pun.

Respons positif juga ditunjukkan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Para menteri yang baru masuk diharapkan dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik. ’’Jangan kecewakan harapan rakyat. Itu saja,’’ ujar Zulkifli.

Sementara itu, Partai Demokrat ikut menitipkan harapan kepada kabinet yang baru terbentuk. Partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap kabinet baru bisa bekerja lebih baik. Khususnya dalam hal kekompakan dan soliditas. 

”Tanpa kekompakan dan soliditas itu, kabinet akan sulit bekerja optimal, ke depan harus satu komando,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. 

Dia menambahkan, berkaca pada kinerja kabinet sebelum reshuffle, soliditas internal masih menjadi persoalan mendasar pemerintahan kali ini.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Ade Komarudin juga menilai langkah Jokowi melakukan reshuffle kabinet cukup positif. 

Selain adanya kebutuhan, itu tecermin dari adanya sinyal penguatan di pasar ekonomi. ”Nilai rupiah atas dolar menguat, IHSG bursa juga bagus. Berarti, langkah presiden dapat sambutan positif dari pasar,” ujarnya di sela-sela rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center kemarin.

Di bagian lain, pengamat politik Yunarto Wijaya sepakat jika komposisi tim kabinet ekonomi yang dibentuk Jokowi kali ini mampu mendapatkan public trust atau kepercayaan publik yang lebih. 

Public trust tertinggi tentu muncul dengan masuknya kembali Sri Mulyani ke jajaran kabinet pemerintah. ”Nama Sri Mulyani membangkitkan market, merasa lebih ada optimisme dengan pengalamannya di Bappenas dan Menkeu,” kata Yunarto saat dihubungi.

Masuknya Sri Mulyani juga bertepatan dengan berlakunya program tax amnesty. Selain itu, kebijakan Jokowi tidak membuang orang lama –menempatkan Bambang Brodjonegoro dari posisi Menkeu ke Bappenas. ”Digeser ke tempat yang ia kuasai, Bappenas lebih cocok dengan Mas Bambang yang berlatar belakang ekonomi pembangunan dan regional,” kata direktur eksekutif Charta Politika itu. (dyn/ bay/c10/kim)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top