Jadi Terdakwa Ijazah Palsu, Wakil Ketua DPRD Dinonaktifkan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Kriminal

Jadi Terdakwa Ijazah Palsu, Wakil Ketua DPRD Dinonaktifkan

M Rifai

FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Setelah mundur dari ketua DPC Partai Gerindra, M. Rifai harus legawa melepaskan jabatan sebagai salah seorang wakil ketua DPRD Sidoarjo. Pimpinan dewan menonaktifkan sementara status Rifai sebagai anggota dewan. Penonaktifan itu diambil setelah ada surat keterangan status terdakwa yang dikirim Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, setelah dewan berkirim surat, pihaknya sudah menerima surat balasan dari kejari. Di dalam surat itu terang disebutkan bahwa status Rifai sudah berubah. Yakni, dari tersangka menjadi terdakwa dalam perkara ijazah palsu. ”Surat sudah sampai di meja saya, ” ujar Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan.

Menindaklanjuti surat dari kejari tersebut, Wawan mengatakan, pada hari ini dewan akan memanggil Rifai. Tujuannya menginformasikan isi surat dari kejari tersebut. Selain itu, dewan akan menyampaikan perubahan status Rifai di DPRD. Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, Rifai akan dinonaktifkan. ”Karena sudah terdakwa,” ungkap kader PKB itu.

Perubahan status itu turut memengaruhi hak dan kewajiban Rifai sebagai anggota dewan. Dia hanya menerima gaji pokok. Fasilitas dan tunjangan seperti mobil dinas, perumahan, serta jabatan akan dipangkas. Untuk sementara, Rifai juga tidak diperbolehkan mengikuti rapat-rapat kedewanan.

Wawan menyebutkan, tidak ada batasan pasti hingga kapan status nonaktif untuk Rifai itu selesai. Yang jelas, sesuai ketentuan, hal tersebut bergantung pada penyelesaian perkara yang sedang menjerat warga Desa Sidodadi, Taman, itu. ”Jika sudah punya kekuatan hukum tetap, baru bisa diputuskan apakah Pak Rifai tetap menjadi anggota dewan atau tidak,” katanya.

Lantas, siapa yang bakal menggantikan posisi Rifai sebagai wakil Ketua DPRD Sidoarjo? Wawan mengaku, DPRD tidak memiliki kewenangan menunjuk pengganti Rifai. Kewenangan itu sepenuhnya dimiliki partai asal Rifai, yakni Partai Gerindra. ”Urusan PAW (pergantian antarwaktu (PAW) itu ranah partai,” jelasnya.

Menurut Kayan, pimpinan sementara DPC Partai Gerindra Sidoarjo, hingga saat ini pihaknya belum memiliki rencana untuk mengganti Rifai dari keanggotaan DPRD. Kewenangan itu bukan ranah DPC. ”PAW kewenangan dari DPP Pusat,” kata pria yang juga anggota dewan tersebut.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo Suwono. Dia juga mengaku belum mendengar rencana PAW terhadap Rifai. Menurut dia, meski berstatus nonaktif, bisa saja partai tidak mengganti Rifai. ”Soalnya, masih nonaktif. Jika nanti menang, kan bisa kembali lagi,” ujarnya.

Persoalan Rifai itu membuat kondisi internal Partai Gerindra semakin hangat. Penunjukan Kayan sebagai ketua sementara pengganti Rifai belakangan menuai protes. Salah seorang kader yang tidak sepakat adalah Widagdo, ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo. Ditemui di ruang komisi C kemarin, Widagdo mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan sosok Kayan. Dia menegaskan, Kayan memang kader Gerindra. Namun, yang dipermasalahkan adalah cara penunjukannya. ”Main tunjuk saja. Seharusnya, dirapatkan dulu,” ucapnya.

Pria yang juga anggota komisi C itu menjelaskan, cara penunjukan langsung itu tidak sesuai dengan prinsip berpartai. Seharusnya, ada pelibatan kader. Masukan dari anggota fraksi juga harus diperhatikan. ”Partai itu bukan perusahaan,” terang Widagdo.

Berdasar informasi yang dihimpun, sebenarnya surat pengunduran Rifai sudah diserahkan ke DPD Gerindra Sidoarjo. Namun, tidak segera diproses. Tujuannya menghambat pergantian ketua partai.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Abdul Malik ketika dikonfirmasi mengaku hingga hari ini belum mengetahui adanya surat pengunduran diri Rifai. Dengan demikian, pengurus DPD belum bisa menindaklanjuti dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt). ”Saya juga tidak tahu di mana suratnya,” katanya.

Menurut Malik, seharusnya surat itu segera diproses sesuai mekanisme partai. Ketika terus dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi kekosongan kepemimpinan di DPC Partai Gerindra Sidoarjo. ”Akibatnya, kegiatan partai bisa mandek,” ujarnya.

Sementara itu, PN Sidoarjo Rabu (3/8) segera menyidangkan perkara yang menjerat Rifai. Seperti sudah diberitakan, majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ijazah palsu itu diketuai Bagus Komang Wijaya. Dua hakim anggotanya adalah Adi Hernomo dan Toetik Ernawati. (aph/c6/hud)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top