Jos! Bupati Barru Dituntut 54 Bulan Penjara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Jos! Bupati Barru Dituntut 54 Bulan Penjara

Chairil-Pemeriksaan-Bupati-Barru-Di-PN-1

FAJAR.CO.ID, Lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Andi Idris Syukur dengan hukuman penjara selama 54 bulan. Bupati Barru Sulawesi Selatan itu, juga dikenakan denda sebesar Rp250 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa dinilai terbukti menerima gratifikasi terkait pemberian izin tambang kepada pihak swasta di Kabupaten Barru. “Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” tegas JPU, Ahmad Fathoni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (1/8).

Idris didampingi keluarganya tanpak tenang mengikuti jalannya persidangan. Ia mengenakan kopiah dan kemeja warna putih dan celana kain warna hitam. Tak ada reaksi berlebihan saat JPU membacakan tuntutannya. Idris sesekali terlihat tertunduk.

Jaksa berpendapat bahwa terdakwa telah menerima sebuah mobil jenis Mitsubhisi Pajero dari PT Bosowa Resource pada tahun 2012. Jaksa menguraikan bahwa terdakwa meminta diberikan satu unit mobil Pajero sebagai kompensasi penerbitan izin pengelolaan tambang oleh PT Bosowa resource.

Permintaan itu lalu disetujui oleh pihak Bosowa resource, namun izin baru keluar tiga bulan, setelah mobil tersebut diterima oleh terdakwa. “Pemberian mobil itu dinilai sebagai perbuatan gratifikasi,” tandasnya.

Untuk menyamarkan praktik pemberian mobil itu, terdakwa meminta pihak Bosowa untuk membuat kuitansi sebesar Rp350 juta. Kuitansi itu bertujuan seolah-olah mobil tersebut diperoleh dari proses jual beli.

JPU Ahmad mengatakan, untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu, maka kepemilikan mobil diproses melalui balik nama. Sebelumnya, kepemilikan mobil itu atas nama karyawan Bosowa, Ahmad Manda yang kemudian diubah menjadi Andi Citta Mariogi, istri terdakwa.

Pada 2013, proses kepemilikan mobil itu kembali diubah atas nama Andi Mirza Riogi Idris, anak terdakwa. Kali ini mobil itu lalu dimodifikasi dengan mengganti veleg dan warna mobil berubah menjadi hitam.

“Fakta inilah yang membuktikan bila terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang,” tandasnya.
JPU dalam tuntutannya menerapkan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Terdakwa juga dituntut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

“Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan kasus korupsi,” kata Ahmad.

Pengacara terdakwa, Alyas Ismail menilai tuntutan jaksa keliru, karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut dia, materi tuntutan hanya mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan.

“Jaksa mengabaikan bukti-bukti yang diajukan selama sidang bergulir,” imbuhnya.

Alyas menegaskan bahwa JPU telah mengabaikan sejumlah fakta dan keterangan saksi dalam persidangan, seperti yang tertuang dalam KUHAP. Karena itu, pihaknya akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis dalam sidang pekan depan.

“Kami menolak semua tuntutan yang dibacakan Jaksa,” tegasnya.

Berbeda dengan sebelumnya, persidangan kemarin dihadiri ratusan pendukung terdakwa. Ruangan tidak mampu menampung mereka yang ingin melihat langsung jalannya sidang.

Mereka pun meluber hingga ke luar ruangan. Personel kepolisian tampak melakukan penjagaan di sekitar gedung pengadilan. (mat/rus/bkm/fajar)

loading...
Click to comment
To Top