IPW Desak Polri Tangkap Provokator Bentrok Antar Polisi-Satpol PP di Makassar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

IPW Desak Polri Tangkap Provokator Bentrok Antar Polisi-Satpol PP di Makassar

ilustrasi-polisi-730x355

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Polri harus segera mencari, menangkap dan menahan provokator dalam bentrokan antara Polisi dan Satpol PP di Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam (6/8). Sebab, bentrokan antar aparatur di Makassar ini lebih berbahaya dan lebih memalukan dibandingkan dengan bentrokan SARA di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (7/8).

IPW mendesak pimpinan Kepolisian dan Satpol PP di Makassar segera minta maaf karena bentrokan sepanjang malam itu membuat masyarakat ketakutan.

Jelas Neta, bagaimana bisa aparatur yang seharusnya menjaga keamanan malah bentrokan dan membuat gangguan keamanan bagi masyarakat.

“Jika dalam kasus kerusuhan SARA di Tanjungbalai, Polisi bisa dengan cepat menangkap 20 orang yang dituduh sebagai provokator, dalam kasus Makassar, polisi juga harus bisa bekerja cepat segera menangkap dan mengumumkan provokatornya,” tegas Neta.

Menurutnya, provokator bentrokan di Makassar ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga sudah berhasil mengadu domba antara aparatur keamanan, yang seharusnya sesama aparatur bisa menahan diri dan melakukan dialog jika ada masalah. Bukannya malah mengedepankan arogansi dan melakukan bentrokan massal yang merugikan banyak pihak.

“Polri jangan berdalih bentrokan ini spontanitas karena durasinya sangat panjang diduga bentrokan ini sudah dirancang, sehingga provokatornya harus segera ditangkap,” kata Neta mewanti-wanti.

Seperti diwartakan, bentrokan ini membuat Anggota Sabhara Polda Sulsel, Bripda Michael Abraham Rieuwpassa tewas. Dalam bentrokan antara Polisi dengan Satpol PP itu satu Satpol PP luka terkena tikaman dan delapan lainnya luka-luka dipukuli Polisi.

“IPW berharap dalam menangani kasus Makassar, Polri harus transparan seperti menangani kasus Tanjungbalai,” demikian Neta. [rus]

loading...
Click to comment
To Top