Kisruh Polisi dan Satpol PP Makassar, Polisi jangan Berat Sebelah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Makassar

Kisruh Polisi dan Satpol PP Makassar, Polisi jangan Berat Sebelah

syl-1

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengingatkan aparat penegak hukum yang menangani kasus kisruh Satpol PP Makassar dan aparat kepolisian untuk bekerja secara proporsional, obyektif dan normatif.

“Tidak boleh ada penanganan berat sebelah. Saya sudah bicara dengan Kapolda, Menko Polhukam dan semua pihak, untuk penanganannya harus obyektif normatif,” ungkapnya usai menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-69 di Kabupaten Takalar, Senin (8/8).

Dia meminta semua pihak untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganannya kepada aparat berwajib. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mendramatisir kejadian ini sehingga informasi yang beredar jadi simpang siur.

“Saya percaya Kapolda bisa kendalikan. Saya minta memang sepenuhnya kapolda tanggung jawab dan kita cari jalan keluar yang terbaik. Salah satunya adalah proses hukum secara benar,” tegasnya.

Harapan senada datang dari sejumlah legislator DPRD Makassar. Mereka ingin pihak kepolisian bertindak profesional dalam menangani kasus ini.

Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir meminta agar penyelesaian kasus ini adil. Pihak kepolisian jangan berat sebelah dengan hanya fokus memeriksa anggota Satpol PP. Tapi juga harus menyidik polisi yang terlibat. Apalagi yang menjadi sasaran penyerangan adalah obyek vital milik pemerintah.

”Ini sama halnya dengan menyerang istana kepresidenan. Balai kota adalah kantor wali kota, pemimpin di Kota Makassar. Jadi pelaku penyerangan harus diperiksa dan diproses hukum. Jangan hanya Satpol PP,” tegasnya di gedung DPRD Makassar, Senin (8/8).

Balai Kota yang hancur oleh ulah sejumlah oknum polisi, menurut politis Partai Golkar ini, merupakan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Seharusnya, polisi sebagai aparat penegak hukum ikut menjaga tempat terhormat ini.

”Pelaku penyerangan bisa diketahui lewat rekaman CCTV. Ini bisa dijadikan bukti keterlibatan oknum polisi,” kata Wahab.

Diapun mendukung langkah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk menempuh jalur hukum terkait pengruskan yang terjadi di kantornya. Jika nantinya ada yang terbukti terlibat, agar disampaikan ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi.

Wahab mengapresiasi langkah polri untuk mengusut kasus tersebut dengan membentuk tim investigasi. Hanya saja, anggota DPRD Makassar perlu dilibatkan dalam proses investigasisebagai pihak penengah.

Chairil-Kantor-Satpoll-PP-1

Kantor satpol PP Makassar, Foto BKM

“Kita berharap agar anggota dewan dimasukkan dalam tim. Sebab anggota dewan ini kan wakil seluruh rakyat,” jelasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar, Iman Hud juga berharap kepada pihak kepolisian untuk bekerja profesional dan transparan dalam memproses kasus ini.

“Kita tentu berharap agar insiden yang terjadi dapat diproses secara profesional dan transparan sesuai fakta yang terjadi. Kita memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi. Begitu pula dengan tim pencari fakta yang diterjunkan Kemendagri.

Dengan begitu, biarlah masyarakat juga menilai apa yang sebenarnya terjadi dengan kontrol media,” kata Iman Hud di ruangan kerjanya, kemarin. Iman juga telah menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk diliburkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Mereka juga diminta tidak mengenakan  Seragam dinas saat ke kantor.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjenpol Anton Charliyan mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk menangani kasus ini. Pihaknya mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada tim. Semua pihak diminta bersabar sambil menunggu tim bekerja.

Kepada masyarakat, dia meminta agar tidak membuat pendapat-pendapat atau persepsi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Anton berharap, hasil investigasi kasus ini sudah bisa diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Kepada dua pihak yang bertikai, Kapolda meminta masing-masing bisa menahan diri. Apalagi Polri juga sudah mengimbau agar jangan ada yang main hakim sendiri.
“Sebagai aparat negara, kita harus memberi contoh dan teladan bagaimana menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Ada hal besar yang harus dilaksanakan, yakni menjaga rasa aman di Sulsel. Rasa kebersamaan harus dijunjung tinggi,” tandasnya.

Dia berjanji, jika tim yang bekerja menemukan ada pelanggaran kode etik atau pidana, tentunya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terpisah, kriminolog dari Universitas Bosowa (Unibos), Prof Marwan Mas menilai, bentrok antara polisi dan Satpol PP diduga karena tidak adanya saling menghargai dalam menjalankan tugas. Ego individu merupakan bias dari tiadanya sikap saling menghargai satu sama lain.

Olehnya, Marwan menyarankan agar kedua pimpinan dari kedua instansi tersebut mengajarkan sikap saling menghargai satu sama lain.

“Bentrok fisik dan saling serang karena tidak memahami dan saling menghargai tugas dan kewenangannya. Karena itu, perlu para pimpinan di institusi keamanan itu untuk selalu memberikan pemahaman kepada anggotanya tentang pentingnya saling menghargai tugas masing-masing,” ujarnya, Senin (8/8)

Menurut Marwan Mas, peristiwa di anjungan Pantai Losari merupakan suatu persoalan kecil yang menjadi besar. Hal itu lantaran tak adanya saling pengertian.
Marwan menyebutkan, andai saja budaya tegur sapa ditanamkan, maka hal itu tak perlu terjadi. Ia mencontohkan, di anjungan Pantai Losari misalnya, saat kejadian itu, Satpol PP yang bertugas di lokasi tersebut seharusnya memahami jika saja ada tugas penting yang dibawa kedua polisi itu hingga masuk ke Pantai Losari. Disini terjadi miskomunikasi yang menyebabkan terjadinya konflik. (rhm-ita-arf-ish/rus/BKM/fjr)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top