DPR: Mendikbud Harus Menghitung Betul Jika Mau Ubah Kebijakan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Ragam

DPR: Mendikbud Harus Menghitung Betul Jika Mau Ubah Kebijakan

Mendikbud-Muhadjir-Effendy-002

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Ketua Komisi X DPRI, Teuku Rifki Harsya mengkritik wacana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yakni menerapkan kebijakan full day school atau sekolah saharian.

Menurut wakil rakyat dari partai Demokrat itu, Muhadjir terlebih dahulu membuat kajian mendalam sebelum melempat wacana tersebut ke publik.

”Seharusnya Pak Menteri mempelajari dulu dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakannya. Harus melihat banyak aspek, jangan sampai membebani murid, guru, sekolah, orang tua murid dan keuangan negara,” kata Teuku Rifki Harsya, seperti dikutip dari INDOPOS, Selasa (9/8).

Rifki mengatakan, saat ini adalah waktu yang paling buruk untuk membuat kesalahan di sektor pendidikan. Pasalnya, sektor tersebut sedang terpukul oleh kebijakan pemerintah memangkas anggaran. ”Jadi, Mendikbud seharusnya menghitung betul kalau ingin mengubah-ubah kebijakan, jangan berpolemik yang malah menimbulkan kebingungan publik,” cetusnya.

Selain perlu kehati-hatian, kebijakan itu juga harus mencermati sejumlah hal. Pertama,kata Rifki harus ada landasan hukumnya. Maksudnya adalah kebijakan tersebut harus ditinjau apakah tidak bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan standar nasional pendidikan (SNP) dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional).

Dimana peserta didik  harus dikembangkan potensinya sesuai dengan kemampuannya serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. ”Dan Bukan semata-mata ingin hebat-hebatan dalam mengeluarkan kebijakan,” sindirnya.

Kedua, katanya, proses pembelajaran di sekolah sudah ditetapkan melalui standar pendidikan yang didalamnya menetapkan alokasi waktu dan rasio jumlah guru dan rombongan belajar. ”Saat ini masih banyak pekerjaan rumah dari Kemendikbud yang belum terpenuhi dari standar minimal tersebut, seperti ketersediaan guru yang belum merata, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lainnya dimana semua hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan anggaran,” selorohnya.

Atas dasar sejumlah alasan itu, lanjut Rifki, dimungkinkan usai reses nanti akan memanggil Mendikbud untuk menjelaskan kebijakan tersebut. ”Komisi X DPR RI tentunya mendorong semua kebijakaan Kemendikbud yang berupaya untuk memajukan pendidikan nasional, hanya saja langkah-langkah tersebut harus diperhitungkan secara matang termasuk membahasnya dengan para wakil rakyat di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan,” pungkasnya. (dli/dil/jpnn/Fajar)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top