Soal Kesepakatan Rp 50 Miliar, KPK Bidik Aguan dan Sejumlah Anggota Dewan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Soal Kesepakatan Rp 50 Miliar, KPK Bidik Aguan dan Sejumlah Anggota Dewan

PEMERIKSAAN AGUAN Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri fakta persidangan soal kesepakatan Rp 50 miliar antara bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Duit Rp 50 miliar disebut salah seorang saksi yang belakangan pencabutan berita acara pemeriksaannya ditolak. Dana itu diduga untuk mempercerpat dan memengaruhi pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta.

“Semua fakta-fakta yang berkembang di persidangan tengah dipelajari penyidik secara seksama. Karena semua yang terjadi di pengadilan juga bisa menjadi informasi baru yang dipakai untuk pengembangan kasusnya,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Kamis (11/8/2016).

Syarif juga menegaskan, tidak ada intervensi dari siapa pun untuk mendalami fakta persidangan itu. Termasuk soal Aguan yang sudah berinvestasi dalam jumlah besar sehingga menjadi pertimbangan untuk tidak mengusutnya.

“Karena yang pasti, setiap informasi perkembangan perkara termasuk yang muncul di persidangan akan ditindaklanjuti. Kami tidak ada urusan dengan investasi. Urusan kami dengan penegakan hukum,” ujar Syarif.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum KPK menilai pencabutan berita acara pemeriksaan oleh Direktur Utama PT Kapuk Niaga Indah, Budi Nurwono melalui surat kepada penyidik KPK tidak sah. Alasan pencabutan BAP oleh anak buah Aguan itu tidak dibenarkan hukum.

BACA:  Anggota DPRD Ramai-ramai Pulangkan Uang Haram Karena Takut KPK

“Kami penuntut umum berpendapat pencabutan BAP tidak dapat diterima. Pencabutan BAP tidak beralasan menurut hukum,” ucap JPU KPK Asri Irawan saat membacakan tuntutan untuk terdakwa Ariesman Widjaja dan Trinanda di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/8).

Ia menegaskan, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1960, pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dicabut.

“Pencabutan juga tidak dilakukan di bawah sumpah,” kata Asri.

Apalagi, kata dia, BAP dibuat sudah di bawah sumpah. Saksi juga berjanji mempertanggungjawabkannya secara hukum. BAP juga sudah ditandatangani saksi.

“Kami berpendapat BAP Budi Nurwono mempunyai kekuatan sebagai alat bukti,” kata Asri.

Menurut Asri, dalam keterangannya di BAP tanggal 14 dan 22 April 2016, Budi menyebut Aguan menyetujui Rp 50 miliar bagi para anggota DPRD DKI Jakarta.

Budi juga mengungkapkan adanya pertemuan antara Aguan anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta yakni, Mohamad Sanusi, M Taufik, Prasetio Edi Marsudi, Muhamad Sangaji, Selamet Nurdin. Hadir pula Ariesman Widjaja.

Pertemuan membahas agar Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta cepat disahkan.

Dalam pertemuan itu, kata Asri, anggota dewan meminta uang sebesar Rp 50 miliar kepada Aguan untuk memperlancar pembahasan Perda RTRKSP.

“Aguan menyanggupi, kemudian bersalaman dengan seluruh yang hadir,” kata Jaksa Asri.

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top