Tuh Rasain! Terbukti Korupsi, Mantan Dirjen Perhubungan Laut di Bui 5 Tahun – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Tuh Rasain! Terbukti Korupsi, Mantan Dirjen Perhubungan Laut di Bui 5 Tahun

Ilustrasi penjara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun kepada mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Bobby Reynold Mamahit.

Bobby dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III di Sorong, Papua.

Majelis hakim menyatakan Bobby memperkaya diri sendiri sebesar Rp 480 juta, serta  memperkaya orang lain dan korporasi. Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40,1 miliar. ‎

“Menyatakan terdakwa Bobby Reynold Mamahit terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua,” kata Ketua Majelis Hakim Aswijon saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/8).

Hakim juga membebankan Bobby untuk denda sebesar Rp 150 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama tiga bulan.

Selain itu, Bobby juga diharuskan membayarkan ganti rugi keuangan negara sebesar Rp 180 juta subsider enam bulan kurungan. Jumlah tersebut merupakan sisa dari kerugian yang telah dia kembalikan sebesar Rp 300 juta. ‎

Vonis tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Yaitu, hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Bobby dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Hakim menyatakan Bobby terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama mantan Kepala PPSDML Kemenhub Djoko Pramono, mantan PPK Satker PPSDM Hubla Sugiarto, mantan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPSDM Hubla Irawan, dan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan.

Majelis hakim menyatakan Bobby terbukti melanggar hukum dalam melakukan pengaturan dalam proses penganggaran, pelaksanaan pelelangan, penerimaan pekerjaan  dan pembayaran atas proyek di Kemenhub pada 2011.

Yaitu, proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada PPSDML-BPSDM Kemenhub dengan kontrak sekitar Rp 87,96 miliar. (put/jpg)

loading...
Click to comment
To Top