Ada Legislator yang Tolak Rencana Penerimaan CPNS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Daerah

Ada Legislator yang Tolak Rencana Penerimaan CPNS

SURABAYA, 11/11 - CPNS DEPKUMHAM. Seorang pengawas berada di antara peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Depkumham, di Gelora Pantjasila Surabaya, Rabu (11/11). Sebanyak 1400 peserta mengikuti ujian CPNS di lingkungan Depkumham wilayah Jatim, dari 70 PNS yang dibutuhkan. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/pd/09

FAJAR.CO.ID, BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu sudah mengusulkan perekrutan 714 CPNS kepada KemenPAN-RB. 

Hanya saja, usulan itu kembali menuai pro dan kontra di tubuh DPRD Kota. Ada yang mendukung, namun ada juga menolak mentah-mentah. 

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Indra Sukma, sangat mendukung adanya pengajuan usulan kuota CPNS. Mengingat Pemko Bengkulu sudah empat tahun tidak pernah melakukan perekrutan CPNS. Sementara setiap tahunnya sejumlah pegawai memasuki masa pensiun. 

Hal inilah yang menjadi dasar perlunya tahun ini dilakukan perekrutan CPNS, terutama untuk tenaga pendidik guru dan tenaga kesehatan. 

“Contoh saja saat ini sudah banyak sekolah berdiri. Seperti di daerah Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu itu sangat kekurangan guru. Beberapa guru sekolah itu diisi olah tenaga honorer dan tenaga kontrak. Hal inilah yang sangat penting diadakan perekrutan CPNS kota,” terang Indra Sukma kepada Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) kemarin (13/8). 

Dijelaskan Indra, selain membutuhkan tenaga guru, saat ini dengan dilihatnya berdiri Rumah Sakit (RS) Kota, Pemerintah Kota juga sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Mengingat pendirian Rumah Sakit tersebut tumbuh dan berkembang.  

“Pemkot memang sangat membutuhkan jumlah pegawai. Apalagi tenaga pegawai kesehatan. Karena sebuah rumah sakit jika ingin meningkatkan pelayanannya maksimal, maka yang utama ada di pegawai yang juga harus standar. Oleh sebab itu pentingnya diadakan tes CPNS itu,” bebernya. 

Selain itu menurut Indra, jika dilihat dari struktur APBD kota antara jumlah pegawai dengan belanja publik sudah hampir berimbang. Hal itu bisa menjadi dasar bahwa Pemerintah Kota sudah diperbolehkan mengadakan test CPNS mulai tahun ini. 

“Lihat sendiri setiap tahunnya APBD kota kita belanja publiknya sudah meningkat tajam. Dari segi pembangunan infrastuktur dibandingkan dari tahun sebelumnya saja dengan sekarang saja jauh sekali peningkatannya,” terang Indra. 

Beda halnya dengan Anggota Banggar DPRD Kota Suimi Fales. Ia menilai rencana Pemkot mengusulkan formasi kuota CPNS tahun ini harus perlu kajian yang matang. 

Pasalnya apabila dilihat struktur APBD kota dengan antara belanja pegawai dengan belanja publik belum berimbang. 

“Meski belanja publik saat ini kita lihat setiap tahunnya meningkat. Namun belanja pegawai kita masih saja tinggi. Saya rasa untuk saat ini belum bisa  pemkot mengadakan tes CPNS, harus ada kajian yang matang dulu dari pemkot,” kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  

Terkait soal kekekurangan guru di Kota ini, menurutnya ada beberapa sekolah yang malah kondisi tenaga didiknya guru banyak. Hal ini harus ada pemerataan guru di tiap sekolah yang membutuhkan.

“Harus dilihat apakah betul kota ini kekurangan guru. Sementara ada sekolah yang tenaga gurunya malah menumpuk di satu sekolah. Sebaiknya perlu ada pemerataan. Apalagi berkaitan tenaga pegawai, juga nantinya berpengaruh dengan anggaran pegawai yang meningkat lagi,” terang Suimi. 

Terpisah Koordinator Pemerhati Rakyat Bengkulu (PRB) Bayu Putra, SH mengemukakan, usulan CPNS dari Pemerintah Kota itu bukan tanpa alasan. Sebab selama beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kota tidak melakukan penerimaan tenaga CPNS. Dengan demikian, setiap tahunnya tenaga pegawai yang pensiun, maka berpengaruh dengan kekosongan tenaga pegawai. 

“Selama beberapa tahun ini kita lihat pemkot bisa membuktikan bahwa tanpa adanya penerimaan CPNS. Artinya jika moratorium CPNS sudah dicabut, sah-sah saja pemkot melakukan penerimaan CPNS demi kepentingan umum. Apalagi saat ini banyak kalangan sarjana yang butuh mencari kerja,” terang Bayu.

Sambung Bayu, untuk penerimaan CPNS tersebut, pemerintah kota juga harus melihat kebutuhan tenaga yang benar-benar dibutuhkan ditiap masing SKPD dengan melihat analisis jabatan (anjab) tentang kebutuhan PNS di tiap SKPD tersebut. (new/sam/jpnn)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top