Tidak Prosedural, Jatah Uang BBM DPRD Dihentikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Tidak Prosedural, Jatah Uang BBM DPRD Dihentikan

035049600_1443607686-20150930-Pom-Bensin-BBM-SPBU-Jakarta-06

FAJAR.CO.ID, MEDAN – Anggota DPRD selama ini memang mendapatkan beragam fasilitas dari negara. Bahkan untuk berpergian pun mereka dibekali uang bahan bakar minyak (BBM). Namun alokasi kuotanya dianggap berlebihan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Akibat adanya penilain dari BPK Perwakilan Sumut tersebut, akhirnya sejak Juli 2016 anggota dewan tidak lagi menerima fasilitas uang BBM.

Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan, Agus Suriyono, mengatakan pemberhentian jatah minyak kepada pimpinan dan anggota DPRD Medan sesuai rekomendasi BPK. Pihaknya juga sudah mengirim surat edaran kepada DPRD Medan terkait hal itu.

“Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan. Itu sesuai temuan BPK bahwa dewan tidak dapat lagi menerima jatah BBM dan perawatan mobil dinas,” ujar Agus dilansirSumut Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/8).

Staf perlengkapan DPRD Medan, Sabirin menyebutkan, sejak Jjuli 2016, anggota dewan sudah tidak lagi mendapat jatah minyak. Biasanya setiap anggota dewan mendapat jatah BBM sebanyak 130 liter jenis pertamax setiap bulan dalam bentuk voucher.

Sedangkan untuk pimpinan dengan mendapat 260 liter, namun karena adanya rekomendasi dari BPK Sumut para pimpinan dewan tersebut hanya mendapat 130 liter per bulan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu mengungkapkan, persoalan pemberhentian alokasi anggaran untuk jatah BBM anggota DPRD sangat disayangkannya.

Dia menilai bahwa sinergitas antara eksekutif dan legislatif tidak terjalin harmonis. Sehingga persoalan BBM anggota dewan mengcuat ke publik.

Meski begitu Burhanuddin belum mau berkomentar banyak seputar polemik dimaksud.

Menurutnya, pemberhentian jatah BBM kepada anggota dewan ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Di samping itu pemberian BBM kepada unsur pimpinan dewan juga telah melebihi ketentuan.

Hal tersebut tertulis dalan surat edaran (SE) bernomor: 700/7600, yang disampaikan Pemko Medan kepada seluruh anggota DPRD Medan, perihal pengembalian uang BBM pimpinan dan anggota DPRD Medan yang dilayangkan pada 26 Juli 2016.

Dalam SE itu disebutkan pemberian BBM dan pemberian kendaraan mobil dinas jabatan kepada anggota DPRD Medan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/ 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Medan.(prn/iil/JPG)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top