Hati-hati..!!, Revisi PP No 99 Bisa Untungkan 3662 Koruptor – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Hati-hati..!!, Revisi PP No 99 Bisa Untungkan 3662 Koruptor

Emerson Yuntho

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil berharap Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru mengambil kebijakan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012. Dikhawatirkan ketika PP ini disahkan maka akan menguntungkan 3662 koruptor.

“Jokowi jangan mau ditipu anak buahnya,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Emerson Yuntho usai bertemu pimpinan KPK, Selasa (16/8).

Menurut Emerson, presiden sebaiknya mempertimbangkan keberatan sejumlah pihak, salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Jokowi sebaiknya melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan terkait revisi PP ini,” ujar Emerson.

Bahkan, kata dia, Jokowi harus mempertanyakan kajian yang sudah dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamongan Laoly dan jajaran soal revisi itu.

Misalnya, kata Yunarto, apakah sudah punya naskah akademik atau membuat kajian yang menjelaskan latar belakang perlunya revisi PP ini. Kalau tidak, dikhawatirkan ketika PP ini disahkan maka akan menguntungkan 3.662 koruptor.

“Ketika Jokowi mengambil kebijakan yang menguntungkan koruptor, akan muncul nanti sahabat-sahabat koruptor yang akan mendukung Jokowi mengesahkan itu,” kata dia.

BACA:  Satu Lagi... Pengurus PDIP di Garap KPK

Sebelumnya, KPK kembali mempertegas sikap menolak rencana revisi PP yang mengatur syarat remisi kepada narapidana korupsi, narkoba dan terorisme itu.

KPK berharap Kemenkumham mendengar masukan yang diberikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud juga menolak revisi itu.

“Saya tetap pada posisi koruptor itu sangat jahat dan membahayakan betul dan menghancurkan bangsa kita. Saya tidak setuju untuk diubah untuk memberi keringanan,” kata Mahfud di kantor KPK, Jumat (12/8).

Dalam PP yang ada sebelumnya diatur terpidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkotika, terorisme harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu, juga telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Namun, dalam naskah revisi yang ada, syarat narapidana harus bekerjasama dengan penegak hukum dihilangkan.

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top