Defisit RAPBN 2017, Harus Ada “Treatment” Khusus dari Pemerintah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Ekonomi & Bisnis

Defisit RAPBN 2017, Harus Ada “Treatment” Khusus dari Pemerintah

lalalalala

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Presiden Jokowi telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2017 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun 2016/2017, Selasa 16 Agustus 2016, lalu.

Dalam pembacaan asumsi makro RAPBN 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen, inflasi berada di kisaran 4 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah USD45 per barel, serta lifting minyak 780.000 barel per hari.

Secara keseluruhan RAPBN 2017 memiliki nilai Rp2.070,5 triliun, yang bersumber dari target penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun.

Sementara untuk belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun tersebut terdiri dari belanja pusat Rp1.310,4 triliun, dan transfer daerah serta dana desa sebanyak Rp760 triliun. Artinya, negara akan ada defisit Rp332,9 triliun atau 2,41% dari produk domestik bruto (PDB).

Menanggapi defisitnya asumsi makro RAPBN 2017, Anggota DPR RI asal Sulsel dari Fraksi Demokrat, H.Bahrum Daido mengaku pesimis itu akan berhasil dicapai.

Kenapa? Dijelaskan Bahrum, karena adanya selisih yang cukup besar terhadap RAPBN 2017 dengan melihat sektor penerimaan negara. “Apa bedanya dengan APBN 2016 sekarang ini. Tidak ada peningkatan, hanya jalan ditempat, ” kata Bahrum kepada Palopo Pos, usai sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Lebih jauh dikatakan Bahrum, dengan kondisi seperti ini, untuk tetap menjaga fiskal negara tetap stabil dan tidak goyang akibat pengaruh ekonomi global, maka perlu ada “treatment” khusus yang harus dilakukan Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani terhadap belanja pusat dan daerah.

Treatment dalam bentuk apa? dikatakan Bahrum adalah dalam bentuk “saving”. Misalnya, untuk belanja daerah Rp760 triliun, tidak secara langsung semuanya digelontorkan, begitu juga dengan pusat Rp1.310,4 triliun.

“Kalau mau aman harus diberikan secara bertahap, sehingga angka defisit tersebut tidak terlalu jauh. Jika ada hal-hal urgent, maka anggaran yang tahap akhir pencairan dapat ditarik untuk menutupi hal tersebut. Jika hal ini dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani maka saya optimis bisa tercapai,” kata Bahrum Daido yang juga mantan Bupati Kabupaten Luwu ini.

Jika treatment ini dilakukan, lantas bagaimana dengan pembangunan sektor infrastruktur? Menurut Bahrum, bisa saja pembangunan infrastruktur terus berlanjut dengan mengikuti tahapan-tahapan.

“Mudah-mudahan dengan tax amnesty yang dilakukan pemerintah bisa mencapai target untuk membantu defisit tersebut,” sebutnya.

Sebelumnya, sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani langsung mengajukan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp133,8 triliun sebagai respons atas penerimaan perpajakan yang diperkirakan gagal mencapai target.

Pemangkasan ditujukan untuk pos anggaran yang dianggap tidak menunjang program prioritas pemerintah. Berdasarkan kalkulasi, penerimaan perpajakan tahun ini diperkirakan kurang Rp219 triliun dari target APBNP 2016, Rp1.539,2 triliun. Langkah-langkah penghematan perlu dilakukan agar defisit anggaran tidak membengkak.

Pemangkasan akan mencakup anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun. (idr/fmc/Fajar)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top