Fahri Hamzah: Ruh Bangsa Ini Masih Kerajaan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Politik

Fahri Hamzah: Ruh Bangsa Ini Masih Kerajaan

FAHRI HAMZAH KORAN FAJAR

FAJAR.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meragukan berbagai wacana DPR untuk menggunakan hak pengawasannya terhadap pemerintah bisa berjalan normal. DPR saat ini sudah tidak memiliki “stamina” untuk melakukan tugas seperti sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Fahri menjawab wacana penggunaan hak interpelasi sampai angket terhadap pemerintah terkait dugaan pelanggaran UU, seperti terakhir pada kasus Archandra Tahar dapat berlanjut.

“Meski sudah terjadi pelanggaran, ada UU Kewarganegaraan dan UU Keimigrasian maupun UU Kementerian Negara yang dilanggar, namun wacana interpelasi hanya akan menjadi wacana karena DPR tidak  lagi sekeras seperti dulu,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Kamis (18/8).

Fahri mengungkapkan dalam kasus Archandra sangat jelas, pemerintah telah melakukan kesalahan karena telah mengangkat Archandra yang warga negara AS menjadi menteri ESDM. Namun hal itu hanya bisa memperlihatkan lemahnya kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

“Tak heran bila sebagian kalangan beranggapan, kesalahan tersebut bisa dibawa ke ranah hukum, yang bisa berujung pada pemakzulan. Tapi saya ragu DPR nantinya menganggap hal itu penting untuk diinvestigasi,” ujarnya.

Bangsa ini meskipun adalah salah satu negara demokrasi terbesar kedua di dunia, namun faktanya ruh nya masih seperti kerajaan. Makanya meski berkali-kali melakukan kesalahan, penguasa selalu dapat bertahan lama.

“Ini tradisi lama,makanya pembatasan dua perioe itu saya lihat adalah keputusan yang tepat. Kalau mau balik ke UUD 45 bahayanya kekuasaan seperti ini bisa tanpa batas, apalagi kalau pemilihan dibalikkan ke MPR. Kita bangsa yang relatif menerima pemimpin dan tidak pernah ada budaya kekuatan alternatif yang kuat,” tegasnya.

Terkait wacana penggunaan hak interpelasi terhadap kasu Archandra, Farhi melihat penggunaan interpelasi penting agar kesalahan serupa tidak lagi terulang. Pengangkatan Arcandra menunjukkan adanya kelemahan sistem di sekitar Presiden Joko Widodo, yang tidak mampu melacak. Sehingga pada akhirnya, muncullah keputusan yang salah dengan mengangkat Arcandra.

“Dengan diam, maka kita seperti membiarkan presiden melakukan kesalahan. Padahal seharusnya presiden diproteksi dari kemungkinan berbuat salah,” ujar Politisi PKS ini lagi.

Dia melihat berbagai kesalahan terjadi karena kelemahan sistem di sekitar presiden. Orang-orang di sekitar presiden menurutnya, adalah orang yang sama yang juga memberikan masukan terkait calon menteri yang beraport  merah, kuning dan hijau pada pembentukan kabinet di awal pemerintahan Jokowi. (fajar).

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top