Ini Penyebab Nur Alam Ditetapkan Jadi Tersangka KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

Ini Penyebab Nur Alam Ditetapkan Jadi Tersangka KPK

nur-alam21

FAJAR.CO.iD, JAKARTA – Setelah cukup lama kasus yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam bergulir, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan orang nomor satu di Sultra itu menjadi tersangka. Penetapan tersangka Nur Alam dilakukan setelah penyidik KPK sudah menemukan dua alat bukti yang cukup.

Komisioner KPK, La Ode Syarief dalam konfrensi persnya menjelaskan dalam perkembangannya, kasus yang melibatkan Nur Alam sudah ditangani sejak lama, bahkan sebelumnya pernah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). KPK kemudian mengambil alih kasus tersebut dari Kejagung dan terus melakukan koordinasi.

“Ada benang merah dengan kasus yang diperiksa Kejagung. Dan KPK terus melakukan koordinasi dengan Kejagung,” jelas komisioner KPK asal Sultra ini, Selasa (23/8).

Dijelaskan, kasus ini cukup lama bergulir dikarenakan berhubungan dengan sumber daya alam (SDA) yang tersebar diseluruh Indonesia dan menjadi salah satu fokus KPK dalam pemberantasan korupsi. “Kalau melihat sumber keuangan selain pajak, paling banyak sektor SDA. Olehnya itu, KPK sangat memberikan perhatian khusus kepada SDA ini,” tuturnya.

BACA:  Diberi Bungkusan IG Menolak, Tamu Keluar Rumah, Masuk Penyidik KPK, Ketangkap...

Dalam perkembangan penyelidikan yang dilakukan, KPK menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat izin tambang di Sultra tahun 2009-2014. Dalam prosesnya, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti awal dan saat ini sedang diperbanyak lagi dengan menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

“Tersangka NA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi, SK persetujuan izin usaha pertambangan, eksplorasi dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Bombana dan Buton,” paparnya.

“SK tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perbuatan tersebut NA diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” sambungnya. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top