KPK Kaji Potensi TPPU dalam Kasus Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

KPK Kaji Potensi TPPU dalam Kasus Nur Alam

Nur Alam

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti tambahan dalam kasus penyalahgunaan kewenangan penerbitan surat izin pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2009-2014 kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gubernur Sultra, Nur Alam sebagai tersangka. Namun, KPK tidak berhenti disitu. KPK saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti mengenai potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) didalamnya.

“Sedang dikaji apakah ada kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Tapi, tergantung bukti-bukti yang didapat. Saat ini sudah ada 2 alat bukti yang cukup maka ditngkatkan jadi tersangka sedangkan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan TPPU itu juga akan dipelajari,” jelas Wakil Ketua KPK La Ode Syarief dalam konferensi persnya di gedung KPK, Selasa (23/8).

Dalam proses pengumpulan data, saat ini KPK juga sudah mengantongi bukti rekening yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, KPK juga tengah menunggu hasil penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Kendari dan Jakarta.

“Rekening dan rumah masih dalam penyidikan sedangkan info rekening sudah kami dapatkan dari PPATK, jadi semuanya berjalan lancer,” tambahnya.

Sementara dari sisi pemberi, saat ini KPK juga tengah melakuka penyelidikan yang intensif. Status para pemberi juga belum bisa dibeberkan oleh KPK dengan alasan penggeledahan yang dilakukan tim dilapangan belum tuntas. “Dari sisi pemberi sedang dilakukan penyelidikan yang intensif sedangkan statusnya belum bisa kita keluarkan sekarang, Hasil penggeledahan masih di lapangan sehingga belum bisa melaporkan apa saja dokumen yang diambil,” tukasnya.

Saat ditanya berapa kickback atau aliran dana yang diterima Nur Alam dari perusahaan tambang? La Ode Syarief mengaku sampai saat ini belum bisa memberikan keterangannya. Pasalnya, penyidik KPK juga tengah menghitung jumlah aliran dana berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

“Untuk memperkaya diri sendiri itu sedang dihitung tapi kami sudah dapat beberapa bukti transfer. Kami belum bisa mengeluarkan karena masih diakumulasi tapi jumlahnya cukup signifikan. Salah satu angka yang dipakai adalah lapran dari PPATK. Sedangkan khusus kerugian negara juga masih sedang dimintakan BPKP atau BPK untuk meminta perhitungan kerugian Negara,” bebernya. (hrm/fajar)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top