Nur Alam Lebih Dulu Dapat Gelar Tersangka oleh KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

Nur Alam Lebih Dulu Dapat Gelar Tersangka oleh KPK

43

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penetapan tersangka Gubernur Sulawesi Tengara (Sultra) Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyalahgunaan wewenang atas penerbitan izin tambang PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) yang beroperasi di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra merupakan kabar buruk ditengah-tengah kegembiraannya saat ini.

Pasalnya, Sabtu (27/8) mendatang, orang nomor satu di Sultra itu akan menggelar sidang terbuka untuk meraih gelar Doktor di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dengan ditetapkannya menjadi tersangka, tentunya perayaan menyandang gelar Doktor akan terasa berbeda.

Padahal segala sesuatunya untuk mempersiapkan syukuran gelar doktor sudah dilakukan. “Tanggal 27 Agustus nanti Gubernur Sultra Nur Alam akan menggelar ujian promosi doktor di UNJ,” kata Kepala Biro Humas Sultra, Kusnadi beberapa waktu lalu di Kendari.

Semua itu berawal ketika penyidik KPK yang disebar secara paralel melakukan penggeledahan di Kota Kendari dan Jakarta.

“Hari ini penyidik KPK telah melakukan beberapa penggeledahan di antaranya kantor gubernur Sultra di Kendari, kantor biro hukum Pemprov Sultra di Kendari, kantor dinas ESDM Prov Sultra di Kendari, rumah di kelurahan Anaiboy Kecamatan Kadia di Kendari, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga di Kendari, rumah jalan taman Suropati di Kendari, dan rumah di jalan Made Sabara di Kendari,” jelas Komisioner KPK, La Ode Syarief saat melakukan konfrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8).

“Di samping itu ada penggeledahan di Jakarta yaitu di kantor di Kawasan Pluit, rumah di kawasan Bambu Apus Jakarta Timur dan rumah di Patra Kuningan. Semua tempat di atas oleh penyidik KPK punya hubungan sehingga perlu dilakukan penggeledahan. Ini bukan OTT maka penggeledahan ini sudah mendapat izin dari pengadilan,” sambungnya.

Dalam perkembangan penyelidikan yang dilakukan, KPK menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat izin tambang di Sultra tahun 2009-2014. Dalam prosesnya, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti awal dan saat ini sedang diperbanyak lagi dengan menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

“Tersangka NA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi, SK persetujuan izin usaha pertambangan, eksplorasi dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Bombana dan Buton,” paparnya.

“SK tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perbuatan tersebut NA diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” sambungnya. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top