Amri Tuasikal Sebut Hukuman Kebiri Rendahkan Derajat Manusia – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Amri Tuasikal Sebut Hukuman Kebiri Rendahkan Derajat Manusia

anggota-komisi-viii-dpr-amri-tuasikal-rdp-dengan-dirjen-pendidikan-islam-kemenag-ri_20160720_094724

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah harus menempuh langkah preventif mengenai Perppu 1/2016 tentang Perlindungan Anak, atau Perppu Kebiri menjadi undang-undang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Amrullah Amri Tausikal mengatakan, Perppu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut tidak membuat efek jera.

“Langkah preventif yang menyeluruh harus dilakukan. Kita melihat bangsa Indonesia berlandasan hukum dan harus pula menjaga martabat bangsa yang beradab. Jadinya harus hati-hati dan menjaga jiwa kemanusiannya,” terang dia kepada redaksi, Rabu (24/8).

“Jadi menurut saya apapun produk hukum yang akan dibuat harus mengedepankan hak-hak dasar manusia, dan bukan merendahkan martabatnya. Hukuman kebiri yang diatur oleh Perppu adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia.”

Walau begitu, dia sepakat dengan pemerintah bahwa masalah seksual dan pemerkosaan yang kian marak belakangan ini terhadap anak tidak perlu terjadi lagi. “Sehingga harus perlu diberikan efek jera kepada pelakunya,” sambung Amri.

Di bagian lain, Amri menjelaskan, pemerkosaan adalah perbuatan sangat keji dan tidak beradab. Dampaknya dapat menghancurkan masa depan anak. “Dipastikan anak akan selalu terbayang atas prilaku keji itu. Tentunya dampak yang lain merusak generasi bangsa dan berdampak panjang bagi korban,” papar politisi asal dapil Maluku ini.

Amri menambahkan, Perppu adalah langkah mundur bagi penegakan hukum di Indonesia, juga karena aturan itu sudah diratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 2005 lalu.

“Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia pada 1998. Oleh karenanya, mari kita berhati-hati dalam menyikapi perppu ini,” pintanya.

Sementara itu Rapat paripurna DPR ‎menunda pengesahan Perppu 1/2016 tentang Perlindungan Anak. Alasannya, masih ada beberapa fraksi yang menolak dan belum mengambil sikap terhadap Perppu Kebiri itu. [sam]

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top