Awalnya Sepakat dengan Perppu Kebiri, Kok Sekarang PAN Melawan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Awalnya Sepakat dengan Perppu Kebiri, Kok Sekarang PAN Melawan

0404bendera-pan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri menjadi Undang-Undang akhirnya ditunda DPR. Fraksi PAN, yang tadinya mendukung usulan pemerintah itu banting stir meminta Perppu Kebiri dikaji ulang.

Kemarin, DPR melakukan sidang Paripurna membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sedianya disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR. Namun, Perppu itu gagal disahkan karena ada tiga fraksi yang meminta ditunda dengan catatan. Ketiga fraksi itu Gerindra, PKS dan PAN. Menariknya, PAN yang tadinya sepakat dengan Perppu Kebiri meminta pengkajian ulang. Sementara, Fraksi Demokrat seperti sebelumnya, belum bersikap atas Perppu ini.

Sejak pembahasan Perppu dimulai, para legislator mulai adu argumentasi hingga sidang berjalan cukup alot. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang juga politisi PAN, yang kemarin memimpin sidang sempat memutuskan untuk melakukan lobi antar fraksi. Namun, upaya lobi pun tetap tak membuahkan hasil hingga akhirnya ditunda.

Alotnya sidang terjadi sejak masing-masing fraksi diberikan hak memberikan pandangan tentang Perppu Kebiri. Diawali PKB yang diwakili oleh anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. PKB, sepakat Perppu segera disahkan. “Saat ini kita dihadapkan kondisi kompleks, anak terlantar yang berhadapan dengan hukum, anak korban dan pelaku kejagatan seksual, korban pornografi, korban penculikan, serta berperilaku seksual menyimpang. Ini yang akhirnya sepakat bahwa Indonesia berada pada darurat seksual anak,” papar Maman.

Selanjutnya, giliran PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar, dan PPP. Seluruhnya menegaskan perlunya Perppu itu segera direalisasikan menjadi UU. Namun, Paripurna mulai beda pendapat ketika Fraksi Gerindra angkat bicara. Sejak awal, Gerindra meminta Perppu Kebiri perlu dikaji men-dalam. Perwakilan Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo secara teknis mengatakan, ada dua hal yang perlu dikaji ulang. Pertama, di dalam Perppu, rancangan regulasi masih terpaku pada para predator anak, sementara dari sisi korban belum terdapat perhatian serius. Kedua, teknis pemberian suntikan kebiri hingga pemborosan uang negara.

Selanjutnya perwakilan dari Fraksi PKS, Ledia Hanifah juga menyatakan partainya masih belum setuju. Menurut dia, seharusnya Perppu ini baru dibahas pada masa persidangan kali ini jika mengacu pada tata tertib. “Presiden baru mengajukan pada masa persidangan lalu, seharusnya pembahasannya baru pada masa sidang sekarang,” tutur Ledia. Dilanjutkan Fraksi Demokrat, masih belum bersikap ihwal keputusan kebiri ini.

Nah, kejutan datang ketika Fraksi PAN angkat bicara, melalui Ammy Amalia Fatma Surya, partainya Zulkifli Hasan itu justru meminta pembahasan ditunda. “Kami (PAN) menginginkan bahwa setelah undang-undang ini ditetapkan tidak terjadi missprocedure. Perppu ditandatangai tanggal 25 Mei, sedangkan kita mulai sidang 18 Mei sehingga keputusan diambil sekarang. Saya mengusulkan atas nama pribadi dan fraksi agar pengesahan Perppu ditunda,” ujar Ammy.

Tidak bulatnya seluruh suara fraksi, membuat pimpinan sidang melakukan skors beberapa menit untuk melakukan lobi antar fraksi. Begitu lobi usai, Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang akhirnya menunda keputusan hingga sidang selanjutnya.

Peristiwa ini membuat geli pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, Emrus Sihombing. Dia menyoroti soal blundernya dukungan PAN terhadap pemerintah. Secara teori komunikasi politik PAN ada indikasi mau keluar dari kubu pemerintah. “Bisa jadi PAN masuk gerbong oposisi bersama Gerindra,” ujar Emrus kepada Rakyat Merdeka.

Indikasinya, kata Emrus, PAN bisa jadi kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi soal posisi menteri. “Secara keilmuan, intinya PAN minta diajak bertemu dengan pemerintah. Ada kepentingan yang belum ketemu. Bisa jadi setelah ketemu pemerintah, PAN kembali setuju Perppu Kebiri disahkan,” katanya.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno membantah sikap Fraksi PAN di DPR kemarin adalah wujud tarik dukungan partai berlambang matahari terhadap pemerintahan Jokowi. “Rasanya terlalu sempit jika disimpulkan bahwa sikap PAN yang kritis konstruktif, dikonotasikan sebagai ‘masuk gerbong oposisi’,” ujar Eddy kepada Rakyat Merdeka. ***

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top