Dua Bupati Diduga Ikut Terlibat dalam Kasus Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Hukum

Dua Bupati Diduga Ikut Terlibat dalam Kasus Nur Alam

nur-alam21

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan izin usaha pertambangan di Sultra, rupanya KPK juga tengah mendalami peran dua orang bupati yang saat itu masih menjabat, yakni Bupati Bombana dan Bupati Buton.

Dalam kasus ini, sebelumnya memang penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat, termasuk didalamnya mantan Bupati Bombana, Attikurahman dan mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar. Keduanya diperiksa terkait dengan izin pertambangan didaerahnya masing-masing yang berkaitan dengan Nur Alam.

Dalam konferensi persnya di gedung KPK, Wakil Ketua KPK La Ode Syarief menjelaskan, meski penerbitan izin pertambangan telah diserahkan kepada gubernur, kepala daerah di Kabupaten Bombana dan Buton, diduga ikut merekomendasikan penerbitan izin pertambangan nikel kepada Gubernur Nur Alam.

“Lokasinya berada di dua lokasi Kabupaten (Bombana dan Buton) sehingga ada rekomendasi dari dua pimpinan kabupaten itu ke gubernur dan ini akan dimintai keterangannya oleh penyidik nantinya,” jelas Komisioner asal Sultra ini.

Nur Alam diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra. SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya, Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top