Selain Nur Alam, Dua Mantan Bupati Ini juga Diincar KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Selain Nur Alam, Dua Mantan Bupati Ini juga Diincar KPK

nur-alam21

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tidak hanya Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam yang menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pemberian izin tambang di Kabupaten Bombana dan Buton tahun 2009-2014.

Tetapi, dua mantan kepala daerah di dua kabupaten tersebut juga bakal dimintai keterangannya kembali oleh penyidik KPK.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, La Ode Muhamad Syarief, saat dikonfirmasi Fajar.co.id, Rabu (24/8). Kedua mantan Bupati tersebut yakni, Attikurahman (Bombana) dan Sjafei Kahar (Buton). Pasalnya, pemberian izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) yang bermasalah itu berada di dua wilayah tersebut yang saat itu masih dijabat oleh Attikurahman dan Sjafei Kahar.

“Ada rekomendasi dari dua pimpinan kabupaten tersebut ke gubernur dan akan dimintai keterangan oleh penyidik. Rekomendasi diberikan oleh bupati sebelum izin itu dikeluarkan. Bukan bupati yang sekarang,” jelas Komisioner KPK asal Sultra ini.

Izin yang dimaksud yakni, Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi. Izin itu diberikan kepada PT Anugerah Harismah Barakah (PT AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra.
BACA:  Mulai Sekarang, Ganti Minyak Goreng Anda dengan Minyak Kelapa. Ini Penting untuk Kesehatan!

“Modus yang dilakukan oleh Nur Alam adalah dengan mengeluarkan IUP kepada orang atau perusahaan tertentu. Tapi, di dalamnya diketahui ternyata ada kick back yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin,” paparnya.

Dijelaskan, modus yang dilakukan tidak terlalu sophisticated atau mutakhir. Ia menilai modus ini seperti biasa saja dan sering jadi modus yang sama kepada daerah-daerah yang punya sumber daya alam banyak.
KPK, kata Syarif, kini tengah menyelidiki intensif dari sisi pemberi uang kepada Nur Alam. “Statusnya belum bisa kami keluarkan sekarang,” tegasnya.

Saat ini, Syarif mengatakan penyidik tengah menghitung uang pemberian dari pihak perusahaan kepada Nur Alam. “Sedang dihitung. Kami sudah dapat beberapa bukti transfer. Masih diakumulasi. Tapi jumlahnya cukup signifikan.” kata Syarif.

Akibat perbuatannya, Nur Alam dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top