Terima Suap dan Gratifikasi, Pejabat MA Divonis Sembilan Tahun Penjara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Terima Suap dan Gratifikasi, Pejabat MA Divonis Sembilan Tahun Penjara

Mahkamah Agung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasubdit Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna harus rela mendekam dalam jeruji besi dalam waktu yang lama.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Andri berupa pidana penjara selama sembilan tahun.

Andri dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 400 juta dan gratifikasi sebesar Rp 500 juta.

“Menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua,” kata Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/8).

Selain hukuman badan, hakim juga mewajibkan Andri membayar denda sebesar Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Vonis tersebut lebih ringan empat tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Yaitu, hukuman pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan, Andri dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Perbuatan Andri juga dianggap telah mencoreng citra lembaga Mahkamah Agung.

“Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan masih memiliki tanggunga keluarga,” ujar Anggota Majelis Hakim Fasyal Hendri.

Andri dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Hakim menyatakan Andri Tristianto Sutrisna menerima suap dari Direktur PT Citra Gading Asritama, Ichsan Suaidi sebesar Rp 400 juta. Uang itu diberikan melalui pengacara Ichsan, Awang Lazuardi Embat dibantu dengan bantuan sopir Ichsan bernama Triyanto.

Tujuannya, untuk menggerakan Andri menunda pengiriman salinan putusan kasasi Ichsan Suadi selaku terdakwa korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji Lombok Timur tidak segera dieksekusi jaksa. Serta, untuk mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK).

Dalam analisa yuridisnya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan Andri tersebut tidak berkaitan dengan wewenang dalam pekerjaannya sebagai kasubdit perdata.

Namun, Andri meminta bantuan Staf Kepaniteraan Pidana Khusus MA, Kosidah untuk melaksanakan permintaan Ichsa Suaidi.

“Perbuatan terdakwa dilakukan karena terdapat imbalan di luar gaji yang didapatkan terdakwa secara resmi setiap bulan,” ujar Anggota Majelis Hakim Fauzi.

Selain itu, Andri juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi atau hadiah berupa uang sebesar Rp 500 juta dari pengacara Asep Ruhiat. Gratifikasi itu diberikan terkait pengurusan PK sejumlah perkara tata usaha negara di MA.

Hakim menyatakan bahwa sejak menerima uang sebesar Rp 500 juta tersebut, Andri tidak pernah melaporkannya kepada KPK. Padahal, setiap hadiah yang diterima penyelenggara negara wajib dilaporkan dalam batas waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya.  (put/jpg)

loading...
Click to comment
To Top