KPK Cekal Kadis Pertambangan Sultra dan Petinggi Perusahaan PT Billy Indonesia – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

KPK Cekal Kadis Pertambangan Sultra dan Petinggi Perusahaan PT Billy Indonesia

Priharsa Nugraha

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra yang menjerat Gubernur Sultra Nur Alam, Selasa (23/8).

Untuk memperlancar pengumpulan informasi dan bukti-bukti dalam proses penyelidikan, setelah mencekal Nur Alam yang kini berstatus tersangka, KPK juga telah mengajukan surat pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrai terhadap tiga orang yang masih berstatus saksi.

Mereka adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultra, Burhanuddin, Pemilik PT Billy Indonesia, Emi Sukiati Lasimon dan Direktur PT Billy Indonesia, Widi Aswindi. Oleh KPK, ketiganya kini dicegah untuk bepergian keluar negeri selama kurun waktu enam bulan kedepan.

“‎Ketiganya dicegah karena bila sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangannya yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri,” kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikas KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jum’at (26/8).

Untuk diketahui, Nur Alam ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

Nur Alam diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra. SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya, Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top