KPK Terus Telusuri Aliran Dana ke Rekening Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

KPK Terus Telusuri Aliran Dana ke Rekening Nur Alam

mulyadi-diperiksa-kpk-untuk-tersangka-kakak-saipul-jamil-FUN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penetapan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi atas pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra.

Dugaan itu terkuak dari upaya penggeledahan yang dilakukan KPK pasca penetapan Nur Alam sebagai tersangka. Dari salah satu tempat penggeledahan itu adalah salah satunya kantor PT Billy Indonesia yang ada di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Data yang dihimpun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukan PT Billy Indonesia masih satu pemilik dengan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Kedua perusahaan itu dimiliki oleh pengusaha tambang asal Taiwan bernama CHen Linze. Keduanya terafiliasi dengan perusahaan di Hongkong dengan nama Rich Corp International.

Chen disebut punya istri bernama Emi Sukiati Lasimon. Nama itu dalam sejumlah dokumen disebutkan sebagai komisaris PT Billy Indonesia. Nama Emi juga muncul dalam Panama Papers.

“Kedua perusahaan itu punya konsesi nikel dan aspal seluas 8.556 hektar,” ujar pengkampanye Jatam, Bagus Hadikusumo. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mengendus Nur Alam menerima uang USD 4,5 juta dari Rich Corp International.

Sumber di internal PPATK membenarkan, salah satu transaksi mencurigakan Nur Alam ialah transferan uang dari Hongkong. KPK sendiri tak mau merinci laporan PPATK tersebut, mereka hanya menyebut transaksi mencurigakan itu salah satunya disamarkan dalam pembayaran asuransi di AXA Mandiri.

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan saat, penyidik telah mengantongi nama-nama yang terkait aliran dana kasus Nur Alam. Namun saat ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. “Salah satunya lewat pemeriksaan sejumlah saksi,” katanya.

Pasca penetapan tersangka Nur Alam, KPK memang langsung memeriksa sejumlah saksi di Kendari dan Kota Baubau. Saksi yang diperiksa dari kalangan PNS dan pengusaha, tapi kebanyakan berstatus pegawai negeri sipil, baik di Pemprov maupun Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara. Salah satu saksi itu ialah Lukman Abunawas, sekda Pemprov Sultra.

BACA:  Petinggi MA Ini Didakwa Terima Suap Rp 400 Juta

Sementara itu, Ketua PPATK M Yusuf membenarkan bahwa pihaknya menyuplai sejumlah data kepada KPK. Hanya, dia menolak menjelaskan lebih detail mengenai transaksi mencurigakan yang dilakukan Nur Alam. Meskipun demikian, dia sempat menjelaskan konstruksi kasus yang memang bermula dari KPK.

Dia menjelaskan, pada 2013 pihaknya mengirimkan data transaksi mencurigakan kepada kejaksaan. “(transaksi) Atas nama beberapa pihak, termasuk atas nama kepala daerah, gubernur, bupati,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Bahkan, tuturnya, konon Kejaksaan sudah menelusuri hingga ke luar negeri.

Kemudian, pada 2015, kejaksaan menghentikan kasus Nur Alam. Rupanya, saat kejaksaan menghentikan penyidikan, pada saatyang sama KPK juga membangun kasus tersebut. KPK meminta informasi pula kepada PPATK, dan datanya dikirim selama beberapa fase. “Nilai Uangnya nggak etislah saya ngomong, tapi puluhan M (miliar). Dia (Nur Alam) mengatakan waktu itu pinjaman,” lanjutnya.

Yusuf menuturkan, pihaknya juga mengetahui dari mana aliran dana tersebut. Namun, dia menolak untuk menyebutkan dengan alasan etis. Dia hanya menjelaskan, umumnya praktik korupsi berkaitan dengan salah satu dari empat jenis pelanggaran. Yakni penyalahgunaan izin, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, dan gratifikasi. “Kami sudah punya petanya,” ucap Yusuf.

Saat disinggung apakah ada pihak lain yang juga terlibat, yusuf mengiyakan. “Ada yang lain, tapi saya tidak etis nyebutkan,” tambahnya. Dia menambahkan, sudah ada permintaan pula dari KPK agar PPATK ikut terlibat dalam menelusuri aset-aset Nur Alam. (hrm/Indopos/Fajar)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top