Makin Banyak yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Makin Banyak yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Nur Alam

205033_841747_KPK_baru_jpnn

FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Suasana Polres Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sabtu (27/8) lain dari biasanya. Dua pintu gerbang bagian belakang dan samping yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat.

Hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan konsentasi penuh kepada para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat izin usaha pertambangan di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra. Dalam kasus ini, Gubernur Sultra Nur Alam sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejak pagi Polres Baubau memang sudah disterilkan. Ruangan yang digunakan para penyidik KPK ini menggunakan beberapa ruangan di gedung Satreskrim Polres Baubau. Sekira pukul 09.00 WIB, penyidik KPK yang berjumlah tiba di Polres Baubau dan langsung menuju ruangan yang sudah disiapkan di gedung Satreskrim.

Tak lama berselang, para saksi yang akan dimintai keterangannya mulai berdatangan. Mereka adalah mantan Sekda Kabupaten Buton, Wa Ode Iksana Maliki, mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton Radjlun, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton Edy Sunarno, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buton H. Sattar dan juga dua pegawai Bagian Hukum Kabupaten Buton Faharuddin Muhammad Satu.

Nur Alam ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

Nur Alam diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra. SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya, Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top