Mantan Bupati Bombana Ungkap Peran Nur Alam dalam Penerbitan IUP PT AHB – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Mantan Bupati Bombana Ungkap Peran Nur Alam dalam Penerbitan IUP PT AHB

nur-alam21

FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Secara marathon para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan para saksi dalam kasus dugaan korupsi terhadap penerbitan surat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gubernur Sultra sebagai tersangka.

Setelah dua hari melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di Kendari yang bertempat di Polda Sultra. Hari ini, Sabtu (27/8) KPK juga telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Kota Baubau yang bertempat di Polres Baubau. Sejauh ini, sudah belasan saksi yang dimintai keterangannya.

“Belasan (saksi yang diperiksa). Sebagian besar dari PNS di Pemprov maupun Pemkab,” kata Priharsa Nugroho yang dikonfirmasi Fajar.co.id di Jakarta, Sabtu (27/8).

Dari belasan saksi yang diperiksa, memang ada beberapa orang saksi yang tidak memenuhi panggilan KPK. Namun, Priharsa belum bisa memastikan siapa saja yang belum diambil keterangannya.

“Saya belum dapat update dari tim yang disana. Tapi saksi-saksi yang ga hadir, akan dipanggil ulang,” tambahnya. “Prinsipnya, setiap orang yang diperlukan keterangannya akan dipanggil. Lokasinya bisa di Jakarta atau Kendari,” sambunya.

Hari ini, sejak pagi tadi penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi di Polres Baubau. Diantara yang diperiksa itu, termasuk mantan Sekda Buton Wa Ode Ichsana Maliki dan mantan Bupati Bombana Attikurahman. Sebelumnya, Attikurahman juga telah menjalani pemeriksaan pertama saat masih berstatus sebagai narapidana di Rutan Klas II/A Baubau pada November 2015 silam.

Usai menjalani pemeriksaan, Attikurahman yang mengenakan kopiah dan kemeja putih itu langsung mempersilakan awak media untuk mewawancarainya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya kali ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, yakni terkait dengan penerbitan ijin pertambangan PT Anugerah Harisma Barokah (AHB).

Kepada awak media, Attikurahman menjelaskan bahwa dirinya memang pernah mengeluarkan keputusan pengelolaan tambang oleh PT AHB di Kabupaten Bombana ketika dirinya menjabat sebagai Bupati. Hanya saja, surat tersebut kemudian dibatalkan setelah dirinya mengetahui bahwa lahan yang dikuasai oleh PT AHB masih dalam kawasan PT Inco yang saat ini sudah bernama PT Vale.

“Karena lahan itu bekas kawasan PT Inco maka saya kemudian perintahkan kepada Cecep yang saat itu adalah Kadis Pertambangam Bombana untuk membatalkan surat sebelumnya melalui surat Keputusan Bupati Bombana,” paparnya.

Tak berselang lama, Nur Alam lalu memanggil Atikurahman untuk meminta dibuatkan rekomendasi terkait surat yang sebelumnya telah ditanda tangani. Tapi, Attiku sendiri enggan untuk memenuhi permintaan Nur Alam dikarenakan surat yang dimaksud sudah dibatalkan.

“Nah, pada tahun 2011 saya dipanggil lagi oleh gubernur disalah satu hotel di Jakarta tapi saya lupa nama hotelnya. Saat itu ada lima orang sudah termasuk Nur Alam dan saya. Dalam pertemuan itu, mereka meminta saya untuk merubah surat sebelumnya. Tapi, saat itu saya sudah tidak jadi bupati lagi, jadi saya sudah tidak berhak memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Attiku menegaskan bahwa orang yang paling bertanggungjawab atas penerbitan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT AHB adalah Nur Alam selaku Gubernur Sultra. “Karena gubernur lah yang mengeluarkan IUP seluas kurang lebih 3000 ha itu,” tutupnya. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top