KPK “Garap” Istri Kadis ESDM Sultra di Jakarta – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

KPK “Garap” Istri Kadis ESDM Sultra di Jakarta

Juru Bicara KPK, Yuyuk Andriati

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Patmawati Kasim terkait kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambanagn (IUP) kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Gubernur Sultra, Nur Alam sebagai tersangka. Selain itu, Nur Alam, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Burhanuddin serta dua petinggi PT Billy Indonesia juga dicekal untuk bepergian keluar negeri. Untuk diketahui, Patmawati Kasim merupakan istri dari Kepala Dinas ESDM Sultra.

Pelaksanaa Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak membenarkan pemeriksaan terhadap saksi dari kalangan swasta tersebut.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA,” kata Yuyuk, Rabu (31/8).

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan Pemprov Sultra, pejabat serta mantan pejabat di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Pemeriksaan dilakukan di Kendari yang bertempat di Polda Sultra dan di Kota Baubau yang bertempat di Polres Baubau. di KendariKPK masih terus melakukan pengembangan. Tak sampai disitu, hingga saat ini KPK juga masih terus melakukan pengembangan.

Nur Alam dijadikan tersangka korupsi terkait IUP untuk PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sultra. Nur diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan surat keputusan yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top