KPK Segera Tahan Gubernur Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

KPK Segera Tahan Gubernur Nur Alam

agus-rahardjo-KPK-Celahkota

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Teka-teki kapan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terjawab. Ketua KPK Agus Rahardjo telah memberi sinyal terkait penahanan Nur Alam dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin pertambangan di Sultra kepada PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) di Kabupaten Bombana dan Buton, Sultra.

“Segera (penahanan Nur Alam, red) dan mudah-mudahan proses tidak lama lagi,” kata Agus Rahardjo dalam acara Festival Anak Jujur di Ancol, Jakarta, Rabu (31/8).

Olehnya itu, pihaknya telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk memanggil Nur Alam yang saat ini belum dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur Sultra. Pihaknya juga akan mempersingkat proses penetapan tersangka hingga penahanan nantinya.

“Nanti kami beri tahu Mendagri kalau kami mau memanggil. Jadi, kalau bisa begitu kami panggil nggak lama kemudian ditahan,” tuturnya.

Untuk diketahui, hari ini KPK juga tengah melakukan pemanggilan terhadap saksi Patmawati Kasim untuk dimintai keterangannya. Patmawati Kasim sendiri adalah istri dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Minteral (ESDM) Sultra Burhanuddin yang juga kini telah dicekal untuk bepergian keluar negeri.

Sebelumnya juga, penyidik KPK juga telah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi yang berlangsung di Kota Kendari dan Kota Baubau. Mereka yang diperiksa adalah pejabat Pemprov Sultra serta pejabat dan mantan pejabat di Kabupaten Buton dan Bombana.

Nur Alam dijadikan tersangka korupsi terkait IUP untuk PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sultra. Nur diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan surat keputusan yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top