Nama Petinggi Lippo Grup Eddy Sindoro Makin Sering Muncul di Pengadilan Tipikor – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

Nama Petinggi Lippo Grup Eddy Sindoro Makin Sering Muncul di Pengadilan Tipikor

OTT Suap

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta yang menyeret nama-nama seperti Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid dan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. Tapi banyak yang lain juga.

Hal itu terungkap saat Kurir suap Doddy Aryanto dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution juga aktif mengurus sejumlah perkara lain yang masih terkait dengan kepentingan bisnis Lippo Group.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/8), terungkap Doddy dan Edy mengatur putusan pengadilan mengenai eksekusi lahan PT Jakarta Baru Cosmopolitan. Perusahaan ini merupakan bagian dari Lippo Group.

“Pemberian pada 20 April 2016 Rp 50 juta selain untuk pengajuan peninjauan kembali, juga diberikan untuk penundaan eksekusi atas tanah milik PT Jakarta Baru Cosmopolitan,” kata Jaksa Tito Jaelani membacakan tuntutan Doddy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/8).

Berdasarkan putusan Raad Van Yustitie di Jakarta 12 Juli 1940 nomor 232/1937, pada November 2014 dan 16 Februari 2015 kuasa hukum ahli waris Tan Hok Tjian mengajukan surat ke PN Jakpus.

Surat itu mengenai permohonan eksekusi putusan Raad Van Yustitie di Jakarta tanggal 12 Juli 1940 nomor 232/1937.

Pada November 2015, Direktur PT Jakarta Baru Cosmopolitan Ervan Adi Nugroho memperoleh surat dari PN Jakpus perihal permohonan eksekusi lanjutan yang belum didistribusikan.

Atas surat tersebut Ervan Adi Nugroho meminta kepada Wresti Kristian Hesti, pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah, untuk mempelajarinya.

“Kemudian menunda pelaksanaan putusan tersebut dengan meminta tolong kepada Eddy Sindoro (mantan petinggi Lippo Group),” kata Tito.

Hesti mempelajari surat tersebut. Kemudian, hasilnya disampaikan kepada Eddy dan Ervan.

Jaksa menambahkan, Hesti menyampaikan bahwa pada kalimat akhir surat tersebut isinya harus disamakan dengan surat dari PN Jakpus yang terdahulu.

“Yakni dengan mengubah kalimat dalam surat tersebut dari “belum dapat diekskusi” diganti dengan “tidak dapat dieksekusi”,” ujar jaksa.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Hesti selanjutnya menemui Edy Nasution dan menyampaikan permintaan Ervan menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

Atas permintaan tersebut, Edy Nasution menyampaikan bahwa surat tersebut belum dikirim ke mana-mana. Doddy Aryanto Supeno dianggap jaksa terbukti memberi suap sebesar Rp 150 juta kepada Edy.

Suap awalnya diberikan agar Edy menunda proses “aanmaning” atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan Undang-undang. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha Lippo Group.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan mantan Presiden Komisaris Lippo Grup, Eddy Sindoro.

Agus mengungkap, salah satu upayanya yakni dengan melakukan pemanggilan paksa terhadap Eddy yang diketahui tengah berada di luar negeri.

“Ya bisa saja (panggil paksa), wong kita di Kolombia saja bisa didatangkan,” ujar Agus di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).

Diketahui, KPK sendiri mengendus keberadaan Eddy sedang tidak berada di Indonesia. Padahal, pihak Imigrasi telah membuat surat pencegahan keluar negeri untuk Eddy pada sejak 28 April 2016 lalu.

Namun pihak Imigrasi telah beberapa kali memastikan bahwa Eddy Sindoro masih berada di Indonesia. Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso, pada Jumat (10/6) lalu, Eddy memang sempat terlacak berada di Singapura. (jpnn/fajar)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top