Gelar Aksi di Depan Kejagung, Pendemo Minta Kasus Depo Minyak Banten Dituntaskan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

Gelar Aksi di Depan Kejagung, Pendemo Minta Kasus Depo Minyak Banten Dituntaskan

Jpeg
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dari Gerakan Masyarakat dan Kader HMI Jakarta berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka mendesak agar lembaga tersebut segera memaparkan pada publik soal dugaan keterliban Sandiaga Uno dalam kasus dugaan korupsi Pembangunan Depo Minyak di Banten yang merugikan negara 6,4 juta dolar AS. 

Kordinator Aksi, Aziz mempertanyakan kedua lembaga tersebut kenapa belum juga menuntasakan kasus dugaan korupsi melibatkan Komisaris PT Pandanwangi Sekaratji (PWS), Stefanus Ginting dan Sandiaga yang disebut-sebut waktu itu sebagai Direktur Utamanya.

“Stefanus sudah jadi tersangka, lalu kenapa sampai saat ini kasus tersebut mangkrak,” kata Aziz saat orasi di Kejaksaan Agung, Kamis (1/9).

Korupsi sebesar itu lanjut Aziz kenapa didiamkan oleh penegak hukum. Padahal, warga Jakarta butuh kejelasaan karena Sandiaga Uno merupakan calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Gerindra.

BACA:  Gara-gara Ini Ahok Tegur Wakil Gubernur DKI

“Waktu itu juga, Sandiaga kerap dipanggil oleh penyidik bareskrim. Tapi yang bersangkutan kerap mangkir. Padahal jelas, berbagai saksi mengarah ke nama Sandiaga Uno,” tegasnya.

Dalam tuntutannya Kader HMI ini meminta agar Ketua KPK dan Jaksa Agung untuk segera keluarkan surat perintah penyidikan untuk menuntaskan kasus ini.

“Jaksa Agung barus harus segera melanjutkan kasus mega korupai ini. Aparat hukum, jangan pernah takut dengan oknum pejabat yang melindungi kasus ini,” ujar Aziz.

Tidak hanya itu, Aziz juga meminta kepada Partai Gerindra untuk mempertimbangkan lagi pencalonan Sandiaga Uno. Karena jika dipaksakan, akan berakibat buruk bagi populeritas partai.

“Sebaiknya Gerindra membatalkan pencalonan Sandiaga, karena masih banyak calon-calon lain yang bersih dan punya trackrecord bagus,” ungkapnya.

DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional, maka sudah sepantasnya partai untuk mengusung calon yang benar-benar bersih tidak terlibat korupsi apalagi pengempalang pajak.

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top