KPK Periksa Bos Perusahaan Pengantong Izin dari Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

KPK Periksa Bos Perusahaan Pengantong Izin dari Nur Alam

mulyadi-diperiksa-kpk-untuk-tersangka-kakak-saipul-jamil-FUN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Pemprov Sulawesi Tenggara tahun 2008 hingga 2014.

Hari ini (1/9), komisi antirasuah menjadwalkan pemeriksaan tujuh orang saksi dari PT Billy Indonesia dan PT Anugrah Harisma Barakah.

Mereka adalah Pemilik PT Billy Indonesia, Emi Sukiati Lasmon; Direktur PT Billy Indonesia, Distomy Lasmon; karyawan PT Billy Indonesia, Edy Janto; staf keuangan PT Billy Indonesia, Endang Chaerul; dan karyawan PT Billy Indonesia Suharto Martosuroyo.

KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Anugrah Harisma Barakah, Ahmad Nursiwan dan karyawan PT Anugrah PT Anugrah Harisma Barakah, Widi Aswindi.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA (Nur Alam),” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (1/9).

Diketahui, KPK telah mencegah pihak yang akan diperiksa hari ini. Mereka adalah Emi Sukiati Lasimon dan Widi Aswindi yang dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 23 Agustus 2016. Nur Alam diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) izin usaha pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) pada 2009-2014.

SK yang diterbitkan antara lain SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

PT AHB adalah perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014.

Atas perbuatannya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Put/jpg)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top