Pangkas APBNP 2016, Jokowi Dianggap Langgar Konstitusi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Ekonomi & Bisnis

Pangkas APBNP 2016, Jokowi Dianggap Langgar Konstitusi

Presiden-Jokowi-2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang berimplikasi pada penghematan di 83 kementerian/lembaga sebesar Rp 64 triliun dianggap melanggar konstitusi.

Pasalnya, pemotongan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa dibahas terlebih dahulu dengan DPR.

Menurut anggota Fraksi Gerindra di DPR Muhammad Syafii, APBNP yang dipandu Inpres Nomor 6 Tahun 2016 nyatanya telah melalui proses pembahasan yang panjang di DPR. Yakni, melalui rapat-rapat di komisi, lalu di badan anggaran, kemudian diparipurnakan.

Namun, setelah disahkan, secara tiba-tiba Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemotongan senilai 133 T tanpa melalui proses perundang-undangan.

“Dia potong sepihak. Itu pelanggaran konstitusi. Pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 bahwa APBN harus dibahas bersama. Ini nggak ada pengajuan, tiba-tiba ada keputusan dipotong,”  ketus Syafii di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Lebih lanjut dia mengatakan, pelanggaran konstitusi juga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menyetujui pemangkasan tersebut.

“Kalau Jokowi setuju, dia udah lakukan pelanggaran. Pertama, angkat WNa jadi menteri. Lalu, menetapkan APBNP  kedua tanpa mekanisme peraturan perundang-undangan. Ini pelanggaran konstitusi,” pungkas anggota dewan penasehat DPP Gerindra itu. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top