Aguan Bantah Siapkan Rp 50 M untuk DPRD DKI – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Aguan Bantah Siapkan Rp 50 M untuk DPRD DKI

PEMERIKSAAN AGUAN Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan membantah menyediakan mahar Rp 50 miliar buat DPRD DKI agar memuluskan pembahasan Raperda reklamasi.

Pembicaraan soal uang tersebut diklaim dilakukan di pertemuan dengan lima anggota DPRD di rumah Aguan.

“Enggak ada,” kata Aguan saat menjadi saksi dalam sidang Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Rabu (7/9).

Tak hanya itu, Aguan juga membantah ada Direktur PT Kapuk Naga Indah, Budi Nurwono dalam pertemuan dengan lima anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu hadir Prasetio Edi Marsudi, M Taufik, M Sanusi, Ongen Sangaji, dan Selamat Nurdin.

“Eggak ada, Pak (Budi Nurwono, Red),” ujar Aguan.

Aguan mengaku, pertemuan di rumahnya yang berlangsung Desember 2015 itu hanya sekadar silaturahmi biasa. Menurut dia, pihak pengembang yang hadir hanya Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

“Hanya silaturahmi, makan pempek. Enggak ngomongin kerjaan,” tuturnya.

Dugaan aliran uang dari Aguan itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah, Budi Nurwono.

BAP tersebut dibacakan JPU Ali Fikri lantaran Budi tidak hadir sebagai saksi dalam sidang Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja beberapa waktu lalu.

Budi juga mengakui adanya pertemuan antara Aguan dan lima anggota DPRD DKI yaitu Prasetio Edi Marsudi, M Taufik, M Sanusi, Ongen Sangaji, dan Selamat Nurdin di rumah Aguan pada Desember 2015.

Pertemuan tersebut membahas percetapan pembahasan Raperda RTKSP di balegda DPRD DKI.

Dalam pertemuan itu, para anggota dewan meminta Aguan agar menyediakan Rp 50 miliar sebagai pelancar pembahasan raperda.

Aguan pun menyanggupi menyiapkan uang Rp 50 miliar untuk anggota DPRD dan bersalaman dengan mereka yang hadir.

Budi Nurwono kemudian mencabut BAP-nya tersebut. Namun, hakim berpendapat bahwa pencabutan BAP itu tidak beralasan hukum. (put/jpg)

loading...
Click to comment
To Top