Azikin Solthan: Pengangkatan Valina Singka Sebagai Timsel KPU-Bawaslu Melanggar UU – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Azikin Solthan: Pengangkatan Valina Singka Sebagai Timsel KPU-Bawaslu Melanggar UU

azikin solthan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azikin Solthan mengkritisi diangkatnya Valina Singka Subekti oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Pasalnya, menurut Azikin, pengangkatan Valina melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011T tentang Penyelengara Pemilu, khususnya di pasal 12 ayat 3 dan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22.

Di Pasal 12 ayat 3 berberbunyi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan, didalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu bersama KPU dan Bawaslu.

Seperti diketahui, Valina Singka Subekti yang saat ini juga masih aktif dalam Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hingga tahun 2017.

Berdasarkan UU diatas, pengangkatan Valina Singka sebagai anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu batal demi hukum,  karena yang bersangkutan adalah anggota DKPP aktif.

“Berdasarkan pasal 12 ayat 3 dan pasal 1 ayat 22 UU 15 Tahun 2011 secara hukum batal. Karena dalam UU disebutkan DKPP, KPU, dan Bawaslu adalah satu kesatuan fungsi dalam penyelenggara pemilu,” kata Azikin Solthan kepada Fajar.co.id, Rabu 7 September 2016 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Untuk itu, Azikin meminta agar pengangkatan Valina Singka dianulir/dibatalkan karena melanggar UU sebelum diajukan ke Komisi II DPR. “Jangan sampai nama-nama hasil Timsel diajukan ke Komisi II pastinya akan mendapat hambatan, karena keberadaan Valina sebagai Tim Seleksi yang menentang UU,” sebutnya.

Seperti diketahui, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu rencananya digelar Oktober 2016. Sebab, masa kerja anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 berakhir pada April 2017. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, seleksi harus dilakukan enam bulan sebelum berakhir masa kerja komisioner KPU Bawaslu 2012-2017.

Tim seleksi dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) 98/P 2016 pada 2 September 2016. Adapun Timsel dimaksud terdiri dari ketua merangkap anggota, Saldi Isra, wakil ketua merangkap anggota, Ramlan Surbakti, sekretaris merangkap anggota, Soedarmo. Sedangkan delapan anggota tim seleksi adalah Widodo Ekatjahjana, Valina Singka Subekti, Hamdi Muluk, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Erwan Agus Purwanto, Harjono, Betti Alisjahbana, dan Komarudin Hidayat. (idr/fmc)

loading...
Click to comment
To Top