Menyoal “Serbuan” Tenaga Kerja Asing di Indonesia – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Nasional

Menyoal “Serbuan” Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Rendy Saputra

Oleh: Rendy Saputra, S.H., M.H.

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus ditahun 2020-2030. Bonus tersebut adalah bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Jika dikelola dengan baik, maka potensi ini akan menjadi salah satu keunggulan bangsa Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau yang biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Namun potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi ‘pemain penting’ dalam MEA terhambat oleh keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dalam jumlah yang besar. Meskipun Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) Indonesia menyatakan bahwa TKA di Indonesia per Maret 2016 hanya berjumlah 5.399 orang dan trennya mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) justru sebaliknya. Berdasarkan data BPS, jumlah TKA Indonesia bertambah sebanyak 73,46 % sejak diterapkannya MEA, dari 14.550 pekerja pada bulan Desember 2015, menjadi 25.283 pada bulan Januari 2016. Jika dicermati seksama tentunya terdapat perbedaan signifikan antara kedua data tersebut.

Data ‘membludaknya’ TKA di Indonesia ini diperkuat oleh beberapa bukti yang ditemukan dilapangan. Di Batam misalnya, berdasarkan hasil kunjungan Panitia Kerja (Panja) TKA Komisi IX DPR RI, setidaknya terdapat 6600 perusahaan di Batam yang mempekerjakan TKA, namun hanya terdapat 18  pengawas yang bertugas untuk mengawasi semua perusahaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan pengawasan TKA menjadi tidak maksimal, sehingga terdapat banyak TKA yang tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Tidak hanya itu, kebanyakan para TKA disana justru bukan pekerja alih teknologi, melainkan pekerja kasar (seperti: juru masak dan pelayan).

TKA dalam skala besar juga ditemukan pada proyek pembangkit listrik di Celukan Bawang, Buleleng Bali dimana perusahaan memboyong paket komplet: peralatan proyek dan pekerja, dari level top manager, operator, hingga buruh. Di Konawe, Sulawesi Tenggara juga terdapat PT. Virtu Dragon Nikel Industri di Konawe yang juga menyertakan pekerja asal Tiongkok sebagai pekerjanya dan menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat. Dan yang teranyar dan bermasalah adalah tertangkapnya 5 TKA asal Tiongkok dikawasan Lanud Halim Perdana Kusuma tanpa dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang memadai.

Regulasi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

Regulasi terkait TKA ini juga diatur lewat Permenaker 35 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun Permenaker 35 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Permenaker 16 Tahun 2015 justru memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA di Indonesia. Jika sebelumnya Permenaker 16 Tahun 2015 menghapus ketentuan penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat masuk, Permenaker 35 Tahun 2015 lebih jauh mempermudah “jalan masuk” TKA dan menutup ruang terserapnya tenaga kerja lokal dengan menghapus ketentuan tentang kewajiban perusahaan merekrut 10 pekerja lokal jika perusahaan mempekerjakan satu orang TKA.

Beberapa regulasi dalam rangkah mendorong masuknya investasi seperti pembebasan visa kunjungan 169 negara juga turut menjadi “pemulus jalan” masuknya TKA tersebut ke Indonesia. Dalih pengembangan aspek pariwisata dan mempermudah investasi memang masuk akal, tapi ketidaksiapan kita dan lemahnya pengawasan justru menjadi pintu masuk adanya serbuan TKA ilegal berkedok wisatawan. Ketidaksiapan pemerintah tersebut diantaranya adalah: tidak menyiapkan skill tenaga kerja di dalam negeri dalam rangka mengantisipasi persaingan tenaga kerja; belum menyiapkan lapangan kerja yang memadai untuk warga negaranya; tidak menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan akuntabel sebagai pengawas; serta tidak menyiapkan regulasi yang dapat memitigasi segala bentuk efek negatif yang sulit diatas dari dampak pemberlakukan MEA ini.

Imbas ketidaksiapan pemerintah sebagaimana diatas pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah yakni terkait membanjirnya jumlah TKA, disparitas atau kesenjangan posisi jabatan serta pendapatan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, yang tentu berpotensi pada gangguan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas).

Langkah Mitigasi dan Strategi Mendukung Peningkatan Sumberdaya Manusia

Penyiapan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan tugas konstitusional pemerintah sebagaimana diatur dalan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga pemerintah sebagai aktor penting dalam pengadaan kesempatan dan peluang kerja wajib memiliki dan mencanangkan program-program yang mengarah pada perluasan peluang bagi pencari kerja. Dan situasi membanjirnya TKA ke Indonesia tanpa disertai pembukaan lapangan pekerjaan yang memadai serta peningkatan kompetensi para tenaga kerja Indonesia adalah bentuk abainya negara terhadap tanggung jawab konstitusionalnya.

Olehnya itu problem terkait membanjirnya tenaga asing khususnya asal Tiongkok di Indonesia bukan lagi tentang sekedar berapa banyak mereka di Indonesia, tetapi soal dimana sebaran mereka, apa profesi para pekerja asing tersebut, dan bagaimana mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu tenaga kerja asing yang diharapkan datang adalah tenaga kerja asing yang berbasis technical know how atau alih teknologi. Bukan tenaga kerja asing rendahan yang sumber dayanya juga melimpah di dalam negeri.

Sehingga dalam rangka melakukan mitigasi terhadap dampak membanjirnya tenaga kerja asing ini, penting kiranya pemerintah segera mendorong beberapa hal sebagai langkah diantaranya: Pertama, tentunya meningkatkan pengawasan pemerintah dalam hal ini Kemenaker terhadap setiap investasi yang menyertakan TKA yang sedang berada di Indonesia. Dan terkait dengan validitas data jumlah TKA, Kemenaker dapat berkerja sama dengan pihak Imigrasi untuk menyesuaikan data-data yang berkaitan dengan TKA sehingga jumlah TKA yang tercatat di Kemenaker sesuai dengan data yang tersimpan di Imigrasi;

Kedua, dalam meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap TKA, Kemenaker perlu untuk melibatkan beberapa pihak tambahan, seperti asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Terkait dengan hal ini, pemerintah dapat membuat sebuah task force yang didalamnya terdapat perwakilan Kemenaker, pengusaha, dan serikat pekerja yang memiliki tugas khusus untuk menjaga dan mengawasi TKA di seluruh Indonesia. Pelibatan kedua pihak berkaitan tersebut semata-mata bertujuan untuk menutupi kekurangan SDM yang dimiliki oleh Kemenaker, sehingga tugas pengawasan dapat berjalan efektif; dan Ketiga, selain pengawasan, pemerintah disini juga perlu melakukan peningkatan kurikulum dan  kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja Indonesia (khususnya yang terampil), dengan melakukan beberapa training khusus. Tempat pelatihan berupa Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus segera untuk direvitalisasi. Terkait dengan hal ini, pemerintah juga harus secara khusus merencanakan dan mempersiapkan para pekerja Indonesia untuk bersaing dalam 8 bidang jasa yang telah disepakati dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangment (MRA), sehingga diharapkan para pekerja Indonesia dapat bersaing dengan para TKA baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Pada akhirnya kedatangan TKA dalam skala besar di Indonesia tentunya merupakan sebuah konsekuensi yang tak lagi bisa terhindarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan mitigasi resiko negatif serbuan TKA tersebut sembari menciptakan kondisi agar pekerja kita dapat bersaing dengan TKA. Karena dengan kompetensi dan daya saing bertaraf global, tenaga kerja kita dapat bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Sebab jika tidak, maka kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. (Penulis merupakan Tenaga Ahli Anggota DPR/MPR RI Periode 2014-2019 / Email Penulis: rendysaputra.law@gmail.com)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top