Novanto Menang di MK, Pakar Hukum: Kasus ‘Papa Minta Saham’ Pepesan Kosong – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

Novanto Menang di MK, Pakar Hukum: Kasus ‘Papa Minta Saham’ Pepesan Kosong

Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) bersama plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki (kanan), memberikan keterangan seusai pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (23/2). Pertemuan antar dua lembaga penegak hukum tersebut membahas diantaranya rencana pelimpahan kasus korupsi yang ditangani KPK ke Kejaksaan Agung dan bantuan penambahan penuntut Kejagung ke KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ss/nz/15

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya uji materi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor membuktikan bahwa Kejaksaan Agung kerap memaksakan penanganan tanpa adanya bukti kongkret.

“Sudah lama saya sering katakan, sering Kejaksaan mengada-ada. hanya memanfaatkan kekuasaan,” ujar Pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam pernyataannya, Rabu(7/9/2016).

Menurut Margarito, dengan dikabulkanya gugatan ini, majelis hakim MK telah menjawab tanda tanya besar publik terkait dasar penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan pemufakatan jahat antara mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan bekas Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

“Jadi saya pikir sudah benar putusan MK mengabulkan gugatan itu. Saya sudah bilang kasus ini tidak ada apa-apanya, kasus ini pepsan kosong alias tidak ada bukti pidananya,” tegas Margarito.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyangkut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b UU ITE.

Kedua pasal itu mengatur ketentuan informasi dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah dan ketentuannya yang bisa dijadikan alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan penegak hukum.

Adapun UU Tipikor, pemohon mengajukan uji materi Pasal 26A yang mengatur ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membaca amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin.

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top